Bagikan:

JAKARTA  - Puluhan ribu orang bergabung dalam protes besar-besaran terbaru di Bulgaria. Demonstran menuduh pemerintah melakukan korupsi yang meluas dan menggarisbawahi perpecahan politik hanya beberapa minggu sebelum negara itu bergabung dengan negara-negara Eropa yang menggunakan euro sebagai mata uang resmi pada awal tahun depan.

Demonstrasi tersebut terjadi setelah protes pekan lalu yang dipicu oleh rencana anggaran pemerintah untuk pajak yang lebih tinggi, peningkatan kontribusi jaminan sosial, dan peningkatan pengeluaran.

Pemerintah kemudian menarik kembali rencana anggaran 2026 yang kontroversial tersebut.

Tuntutan para pengunjuk rasa sejak itu meluas hingga mencakup seruan agar pemerintah sayap kanan tengah Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengundurkan diri.

Di ibu kota, Sofia, para pengunjuk rasa berkumpul di alun-alun pusat tempat gedung parlemen, pemerintah, dan kepresidenan berada. Sambil meneriakkan "Pengunduran Diri" dan "Mafia," mereka menyerukan agar Kabinet koalisi minoritas Zhelyazkov mundur.

Mahasiswa dari universitas-universitas di Sofia bergabung dalam protes tersebut, yang menurut penyelenggara jumlah pesertanya melebihi demonstrasi pekan lalu yang menarik lebih dari 50.000 orang. Perkiraan media berdasarkan visual drone menyebutkan jumlah demonstran mencapai lebih dari 100.000 orang.

Inti dari protes para demonstran adalah peran politisi dan oligarki Bulgaria, Delyan Peevski, yang telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Inggris, dan partainya, MRF (New Beginning) mendukung pemerintah. Peevski dituduh oleh lawan-lawannya membantu membentuk kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan oligarki.

Tidak ada kekerasan yang dilaporkan dan protes berakhir dengan damai.

Pada Rabu, koalisi oposisi We Continue the Change – Democratic Bulgaria menyerukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Pemungutan suara, mosi keenam dari oposisi, akan berlangsung pada hari Kamis.

Presiden Bulgaria Rumen Radev menulis di Facebook, demonstrasi pada Rabu merupakan mosi "tidak percaya terhadap Kabinet."

Radev, seorang penentang pemerintah yang berasal dari sayap kiri politik, mendesak para anggota parlemen untuk mendengarkan rakyat dan untuk "memilih antara martabat kebebasan memilih dan rasa malu ketergantungan" ketika mereka memberikan suara pada Kamis.