Kemelut PBNU Memanas, AS Hikam: Semua Kubu Harus “Kosong-Kosong” dan Kembali ke Islah

JAKARTA – Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali memanas. Setelah kubu Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menggelar rapat pleno di Hotel Sultan Jakarta pada Selasa (9/12/2025), kubu Tanfidziyah di bawah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyusul mengadakan pleno di Kantor PBNU Jakarta pada Kamis (12/12/2025). Situasi ini mencerminkan ketegangan dua kubu yang belum mereda.

Pengamat politik sekaligus tokoh NU, Dr. Muhammad AS Hikam, MA, APU, menegaskan bahwa semua pihak harus menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang memperkeruh keadaan. Menurutnya, jika konflik dibiarkan, persoalan bisa mengarah ke ranah hukum dan membuat situasi semakin kompleks.

“Solusinya ya islah. Semua pihak menahan diri dan duduk bersama mencari jalan keluar,” ujar Hikam kepada VOI.

Dosen Senior Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Humaniora, President University itu menekankan bahwa islah hanya bisa terjadi jika masing-masing pihak memiliki niat tulus untuk menyelesaikan akar masalah. Ia mengingatkan agar kubu-kubu di PBNU tidak terjebak dalam tindakan saling pecat yang justru membuat konflik kian kusut.

“Dua-duanya harus mau dulu. Bukan saling memecat atau melakukan reposisi kepengurusan. Itu hanya akan membuat keadaan semakin ruwet,” tegasnya.

Hikam meminta energi masing-masing kubu difokuskan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan internal yang selama ini memicu ketegangan. Mulai dari soal keuangan, kejelasan surat keputusan (SK), hingga isu tambang yang beberapa kali disebut dalam polemik PBNU.

“Semua masalah diinventarisasi, dicari solusinya. Kalau semua pihak mau menahan diri, tak ada yang tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.

Menurut Hikam, NU adalah organisasi dengan karakteristik unik karena menjunjung tinggi petuah ulama sepuh. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dalam organisasi modern, anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) tetap harus dijadikan pedoman utama.

Tak hanya faktor internal, Hikam juga mencurigai adanya intervensi eksternal yang mencoba memanfaatkan situasi konflik di PBNU. Ia menilai ada aktor tertentu, baik dari dalam maupun luar, yang secara sadar atau tidak telah menjadi pion dalam kepentingan pihak lain.

“Mereka bisa saja tak sadar kalau sudah diperalat kekuatan eksternal,” tandasnya.

Hikam yang pernah menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengajak semua pihak untuk kembali ke titik nol dan memulai dialog islah.

“Islah bukan untuk menang-menangan atau mengalahkan lawan, tapi mencari solusi bersama,” tegasnya.