JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengklaim kebutuhan bagi anak dam perempuan korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berangsur terpenuhi. Pihaknya telah meninjau lokasi pasca terjadinya tanah longsor dan banjir bandang.
"Kami melihat juga kebutuhan spesifik anak-anak dan perempuan sudah mulai tercukupi walaupun belum semuanya," kata Arifatul kepada wartawan usai acara 'Bimbingan Teknis Perempuan Penyelenggara Negara dalam Pemberantasan Korupsi' dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin, 8 Desember.
Ke depan, Arifatul menyebut pemerintah bakal berupaya memenuhi kebutuhan anak dan perempuan yang menjadi korban bencana di Sumatera. Misalnya, pakaian dalam hingga pembalut yang disebutnya sangat dibutuhkan.
"Kebutuhan reproduksi perempuan karena itu kan berbeda dengan laki-laki ya seperti pembalut, pakaian dalam, kemudian makanan untuk anak-anak kan berbeda dengan untuk orang dewasa. Ini juga sudah di apa disediakan oleh pemerintah dengan berbagai upaya yang maksimal," ujarnya.
Kemudian, Kementerian PPPA juga telah memberikan trauma healing kepada korban bencana Sumatra. Hal ini dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak.
"Bukan hanya dari kementerian kami saja. Dari TNI, Polri, kemudian dinas-dinas terkait, dari Kemensos, dari KPPPA semua ikut melakukan yang terbaik ya, trauma healing untuk perempuan dan anak-anak dari hari pertama kita ke sana sudah sudah dilakukan," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menggelar rapat koordinasi untuk menangani dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilakukan di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh pada Minggu malam, 7 Desember.
Ada sejumlah keputusan dibuat, seperti pencabutan sementara atas Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatera untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara.
"Kalau perlu, HGU-HGU, bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada," katanya saat rapat terbatas di Banda Aceh, Minggu, 7 Desember.
