Kremlin Sebut Rusia Belum Menerima Rencana Terbaru Terkait Perdamaian di Ukraina

JAKARTA - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Hari Selasa, Moskow belum menerima rencana terbaru terkait upaya perdamaian konflik di Ukraina.

"Saat ini, satu-satunya hal yang substantif adalah rencana (perdamaian) Amerika, rencana (Presiden AS Donald) Trump. Kami yakin ini bisa menjadi dasar yang sangat baik untuk negosiasi. Kami masih berpegang pada sudut pandang ini," kata Peskov, melansir Reuters 25 November.

Mengenai peran Eropa dalam menyelesaikan konflik di Ukraina, Peskov mengatakan mustahil untuk membahas sistem keamanan tanpa partisipasi Eropa, sehingga pada tahap tertentu partisipasi Eropa akan diperlukan.

Diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat tengah berupaya mematangkan proposal perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Kamis pekan lalu, Sekretaris Pers Karoline Leavitt mengatakan Utusan Khusus Presiden Trump, Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah "diam-diam" mengerjakan rencana tersebut selama sebulan.

Rencana tersebut dikatakan dibahas dengan pihak Ukraina dan Rusia. Leavitt yakin kesepakatan dapat dicapai antara Rusia dan Ukraina.

Presiden Trump akhir pekan lalu mengatakan, proposal tersebut masih fleksibel dan belum final, menyusul kekhawatiran Ukraina dan sekutu internasionalnya.

Draft rencana perdamaian itu dikabarkan memuat sejumlah syarat yang sensitif, termasuk penyerahan wilayah tambahan kepada Rusia, pembatasan kekuatan militer Ukraina, serta penghentian upaya resmi negara tersebut untuk bergabung dengan NATO.

Presiden Trump memberi batas waktu kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hingga Kamis pekan ini untuk memberikan tanggapan atas proposal tersebut.

Para pemimpin Uni Eropa menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan proposal Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, Jerman, Prancis, dan Inggris mengajukan rancangan proposal penyelesaian mereka sendiri untuk Ukraina, yang teks lengkapnya dipublikasikan oleh Reuters.

Rencana troika Eropa tersebut mengizinkan aksesi Ukraina ke NATO dan penempatan pasukan NATO di tanah Ukraina di bawah komando nasional. Selain itu, Eropa menganjurkan angkatan bersenjata sebanyak 800.000 personel selama masa damai. Sebagai imbalannya, Rusia ditawari kesempatan untuk "melanjutkan diskusi keamanan."

Pada Hari Minggu, delegasi AS dan Ukraina menggelar pertemuan di Jenewa, Swiss, guna membahas proposal perdamaian untuk mengakiri perang. Delegasi AS dipimpin Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Sementara, delegasi Ukraina dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Andriy Yermak.

Juru bicara Kepresidenan Rusia Yuri Ushakov pada Hari Senin mengatakan, Kremlin mengetahui rencana perdamaian perang di Ukraina versi Uni Eropa, mengatakan tinjauan singkat terhadap ketentuan-ketentuannya menunjukkan rencana tersebut tidak konstruktif.

"Mengenai proposal yang beredar: pagi ini, kami mengetahui sebuah rencana Eropa yang, sekilas, tampak sama sekali tidak konstruktif dan tidak sesuai bagi kami," ujar Ushakov, melansir TASS.

Belakangan, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, Pemerintah Washington dan Kyiv telah mencapai kesepakatan mengenai sebagian besar ketentuan yang membentuk rencana Amerika Serikat untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina setelah negosiasi di Jenewa.

Leavitt melaporkan negosiasi yang produktif antara tim keamanan nasional presiden dan delegasi Ukraina, termasuk pertemuan di Jenewa antara Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Utusan Khusus Steve Witkoff. Menurutnya, mereka berhasil "menyelesaikan poin-poin" dari 28 poin rencana perdamaian.

Leavitt menekankan, Pemerintah AS berharap Rusia akan menyetujui ketentuan rencana yang sedang disusun untuk menyelesaikan krisis di Ukraina.

"Tentu saja, kami harus memastikan semua poin ini disetujui. Dan kemudian, tentu saja, kami harus memastikan pihak lain dalam perang ini, Rusia, juga menyetujuinya," terang Leavitt.

Leavitt kemudian membantah Presiden Trump bias dalam upaya perdamaian perang Rusia-Ukraina, menepis kritik yang menyatakan presiden memihak Rusia, termasuk dari internal Partai Republik.

"Anggapan bahwa Amerika Serikat tidak melibatkan kedua belah pihak secara setara dalam perang ini untuk mengakhirinya adalah kekeliruan yang total dan menyeluruh," ujarnya.