JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengklarifikasi pernyataannya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak membutuhkan ahli gizi yang viral di media sosial.
Cucun mengatakan pernyataannya merupakan respons atas usulan perubahan istilah bagi daerah yang kekurangan ahli gizi untuk dapur SPPG.
"Jadi gini, saya sampaikan dulu ya kronologinya. Jadi kita menjalankan fungsi pengawasan, selama ini sering ada keluhan, baik dari mitra maupun juga semua stakeholder dari KSPPG atau ahli Gizi sendiri. Kadang-kadang ada KSPPG tidak match dengan mitra. Nah kemarin itu berkembang, ada mitra yang berkembang. Bukan hanya berkembang di sana, awalnya kita itu dari RDP Komisi IX yang mengambil keputusan untuk mencari solusi kelangkaan terkait ahli gizi, akuntan," ujar Cucun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 17 November.
Cucun menilai, istilah ahli gizi tidak bisa diberikan kepada seseorang tanpa memiliki sertifikasi sebagai seorang ahli gizi, sehingga perlu diganti sebagai pengawas.
Ia pun mengaku belum mengetahui ternyata Persatuan Ahli Gizi Indonesia telah bekerjasama dengan BGN untuk menertibkan hal tersebut.
"Nah teman-teman ahli Gizi ini sudah tahu di bawah. Menyampaikan usulan, ada kalimatnya jangan pakai embel-embel ahli gizi kalau emang mau diganti. Nah saya juga baru tahu ternyata si Persagi ini sama BGN baru mau menindaklanjuti MOU yang sudah dari bulan Oktober," jelas Cucun.
"Nah di sini kan perlu ditertibkan seperti misalkan gini, tidak akan terjadi ada ahli gizi yang dari satu dapur pindah ke dapur yang lain. Kemudian juga tadi majelis etiknya sudah disampaikan karena belum ada MOU teknis saja, sudah disampaikan tadi," sambungnya.
"Makanya kejadian kemarin itu karena usulan tidak pakai lagi, usulannya dalam forum itu. Kalau mau diganti jangan pakai embel-embel ahli gizi, kita respon. Kita akan bawa kalau emang misalkan seperti ini nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lai. Tapi tadi saya sampaikan aspirasi disini dengan BGN, maksimalkan yang ada profesinya adalah ahli Gizi," papar Cucun.
Cucun mengatakan pernyataan itu disampaikannya dalam forum pengawasan dan konsolidasi di daerah pemilihan (dapil).
"Itu di daerah pemilihan ada berapa jumlah SPPG, ada berapa jumlah mitra, ada berapa jumlah tenaga yang lain akuntan ahli Gizi. Itu kan menyampaikan terus evaluasi," kata Cucun.
BACA JUGA:
Sebelumnya, potongan video Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan ahli gizi, viral di media sosial dan memicu kontroversi.
Pernyataan itu disampaikan Cucun dalam kegiatan konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG se-Kabupaten Bandung, Minggu, 16 November.
Dalam video tersebut, seorang perempuan yang merupakan ahli gizi menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi di lapangan, termasuk maraknya perekrutan non-ahli gizi untuk menempati posisi tenaga gizi pada SPPG MBG.
Ia mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional, sekaligus menekankan pentingnya menempatkan ahli sanitasi demi menjaga keamanan makanan bagi penerima manfaat.
Namun sebelum selesai berbicara, perempuan itu dihentikan oleh Cucun. Sikapnya dalam video itu bahkan disebut warganet arogan dan tidak menghargai masukan tenaga ahli.
Cucun kemudian menyampaikan bahwa ia akan menggelar rapat dengan BGN untuk mengubah istilah “Ahli Gizi” menjadi “Pengawas Gizi”, sehingga posisi tersebut tidak lagi harus diisi oleh tenaga profesional bersertifikasi.
Legislator PKB itu menegaskan program MBG tidak memerlukan Persagi maupun para ahli gizi, karena menurutnya siapa pun bisa menjadi ahli gizi setelah mengikuti pelatihan tiga bulan.
Pernyataan ini lantas memicu gelombang kritik dari para praktisi kesehatan, ahli gizi, hingga publik yang menilai bahwa kualitas gizi tidak bisa disederhanakan hanya menjadi pelatihan singkat. Kontroversi pun terus bergulir seiring viralnya video tersebut.
