JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, melakukan kunjungan silaturahmi ke Keraton Yogyakarta untuk bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kunjungan ini dilakukan untuk meminta izin dan dukungan sebelum Fraksi Golkar menggelar Sarasehan Nasional tentang Obligasi Daerah.
Sarasehan nasional tersebut direncanakan digelar di Yogyakarta pada 24 November 2025 mendatang.
Mekeng menyebut, izin dan dukungan dari Sultan sangat penting karena Yogyakarta dipilih bukan sekadar lokasi, tetapi juga karena nilai historisnya.
"Kami merasa perlu kulo nuwun (permisi) kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan sebelum kegiatan nasional ini dilaksanakan,” kata Mekeng dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari ANTARA, Jumat, 14 November 2025.
Obligasi Daerah Jadi Instrumen Pembiayaan Pembangunan
Dalam pertemuan tersebut, Mekeng menjelaskan bahwa sarasehan ini akan menjadi forum strategis untuk membahas potensi obligasi daerah sebagai salah satu instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan daerah dan investasi publik.
Ia menekankan bahwa Yogyakarta dipilih sebagai lokasi acara bukan tanpa alasan. Kota ini dinilai memiliki peran ganda.
“Yogyakarta kami pilih bukan hanya karena nilai historis dan budayanya yang tinggi, tetapi juga karena peran pentingnya sebagai pusat pendidikan dan pemikiran kebangsaan," jelas Mekeng.
BACA JUGA:
-
| BERITA
BPJS Kesehatan Tegaskan Pemutihan Tunggakan Hanya Sekali dan Khusus Masyarakat Miskin
14 November 2025, 06:06 -
| TEKNOLOGI
Google Dihadapkan pada Investigasi Antimonopoli Uni Eropa Terkait Kebijakan Spam
14 November 2025, 06:05 -
| EKONOMI
Layanan Premium Garuda Indonesia Siap Kembali setelah Suntikan Modal Rp23,67 Triliun
14 November 2025, 06:03
Sultan Antusias, Siap Jadi Keynote Speaker
Di sisi lain, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik gagasan penyelenggaraan sarasehan nasional tersebut. Sultan menilai inisiatif ini sangat relevan dengan semangat kemandirian fiskal daerah.
Menurut Sultan, pemanfaatan obligasi daerah merupakan langkah progresif untuk memperkuat otonomi fiskal daerah dan meningkatkan tata kelola keuangan publik.
“Gagasan obligasi daerah merupakan langkah maju untuk memperkuat otonomi daerah dan kemandirian pembiayaan pembangunan. Saya menyambut dengan antusias dan, Insya Allah, akan hadir sebagai keynote speaker pada sarasehan nanti,” kata Sultan.
Mekeng dan Sultan berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya wacana kebijakan fiskal daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
