Indonesia Belum Memutuskan Soal Pemantau Pemilu Myanmar, Menlu Sugiono: Kita Ingin Proses yang Inklusif

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia belum memutuskan apakah akan mengirim pemantau ke Myanmar untuk memantau jalannya pemilihan umum negara itu bulan depan, namun menegaskan Indonesia ingin adanya proses yang inklusif dalam penyelenggaraan pemilu perdana sejak kudeta militer tahun 2021 lalu.

Myanmar sedianya akan menggelar Pemilu pada 28 Desember mendatang. Pertengahan bulan lalu, Pemimpin Junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan negaranya tidak dapat menyelenggarakan Pemilu secara serentak.

Dalam pernyataan bersama usai KTT di Malaysia akhir bulan lalu para pemimpin ASEAN mengakui telah menerima undangan Myanmar untuk mengirim pemantau dalam pelaksanaan Pemilu mendatang.

"Kita belum memutuskan, tapi kemarin saya juga menyampaikan kita ingin ada suatu proses Pemilu yang inklusif, tapi ini kembali ke pada pihak Myanmar," kata Menlu Sugiono dalam keterangan di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 5 November.

"Kalau dari yang disampaikan perwakilannya saat KTT ASEAN, ini sudah cukup inklusif dengan berbagai justifikasi dari pernyataan itu dan kita lihat perkembangannya," tambah Menlu RI.

Para pemimpin ASEAN dalam KTT lalu menekankan proses Pemilu yang bebas, adil, damai, transparan, inklusif dan kredibel, dengan penghentian kekerasan dan dialog inklusif penting dilakukan sebelum Pemilu.

Sedangkan Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dalam pengarahan media pekan lalu terkait penyelenggaraan KTT memastikan, ASEAN tidak akan mengirimkan tim pemantau, tetap menyerahkan kepada masing-masing negara anggota jika ingin mengirimkan pemantau.

Diketahui, Pemilu terakhir digelar di Myanmar pada November 2020, di mana Partai Liga Demokrasi Nasional (LND) pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi pemilihan.

Militer menuduh hasil Pemilu 2020 yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi diwarnai kecurangan.

Myanmar setelahnya dilanda kekacauan sejak kudeta militer 1 Februari 2021, yang memicu pemberontakan bersenjata yang telah merebut sebagian besar wilayah di seluruh negeri.

Sebelumnya, Pemimpin Junta Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan pemerintahan yang didukung militer tidak akan mampu menyelenggarakan pemilihan umum mendatang di seluruh negeri. Ini merupakan pengakuan publik pertamanya bahwa Pemilu tidak akan sepenuhnya inklusif, beberapa hari setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan jelang KTT.

"Kita tidak bisa menyelenggarakan pemilu di seluruh wilayah 100 persen," ujarnya dalam pidato yang disiarkan di televisi pemerintah dari ibu kota Naypyitaw, menambahkan Pemilu sela akan menyusul di beberapa daerah setelah pemerintahan baru terbentuk.

Junta militer hanya mampu melakukan sensus lapangan secara menyeluruh untuk menghasilkan daftar pemilih di 145 dari 330 kotamadya di negara itu, menurut laporan sensus Bulan Desember yang menyebutkan total populasi Myanmar mencapai 51,3 juta jiwa.

Aturan saat ini mewajibkan partai politik untuk memenuhi ambang batas tinggi, yaitu minimal 50.000 anggota dan dana 100 juta kyat (47.762,33 dolar AS), sehingga hanya tersisa enam partai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu mendatang.