Bagikan:

JAKARTA - Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan uji coba persenjataan nuklir penting bagi keamanan nasional negara itu, sementara senator dari Partai Demokrat mencoba mencegah hal tersebut terlaksana.

Berbicara setelah Presiden Donald Trump mengatakan telah memerintahkan militer AS untuk melanjutkan uji coba senjata nuklir setelah jeda 33 tahun, Wapres Vance menilai uji coba seperti itu penting untuk memastikan keamanan nasional.

"Memastikan persenjataan nuklir yang kita miliki benar-benar berfungsi dengan baik merupakan bagian penting dari keamanan nasional Amerika," kata Wapres Vance kepada wartawan di luar Gedung Putih, melansir Reuters 31 Oktober.

"Yang jelas, kita tahu persenjataan itu memang berfungsi dengan baik, tetapi kita harus terus memantaunya dari waktu ke waktu, dan presiden hanya ingin memastikan kita melakukannya," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Trump membuat pengumuman mengenai dilanjutkannya uji coba senjata nuklir dalam unggahan di Truth Social, jelang bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan.

"Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang untuk mulai menguji Senjata Nuklir kami secara setara. Proses itu akan segera dimulai," tulis Presiden Trump.

Kemudian, dalam perjalanan kembali ke Washington presiden dari Partai Republik itu mengatakan uji coba diperlukan untuk memastikan AS dapat mengimbangi kekuatan nuklir saingan.

"Dengan negara lain yang melakukan uji coba, saya pikir sudah sepantasnya kita juga melakukannya," kata Presiden Trump di dalam Air Force One, seraya menambahkan bahwa lokasi uji coba nuklir akan ditentukan kemudian.

Sementara itu, Senator Partai Demokrat dari Massachusetts Edward Markey, salah satu ketua Kelompok Kerja Pengendalian Senjata Nuklir dan Senjata Kongres AS, mengatakan ia sedang mengajukan undang-undang untuk mencegah Presiden Trump memulai kembali uji coba nuklir dengan melarang pendanaan untuknya.

"Rencana Trumpatomics akan memprovokasi Rusia dan Tiongkok untuk melanjutkan uji coba nuklir, dan Tiongkok khususnya memiliki lebih banyak keuntungan dari hal ini daripada Amerika Serikat," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

"Ini adalah arahan sembrono dari Trump yang hanya akan membuat negara dan dunia kurang aman dan mengarah pada perlombaan senjata nuklir baru yang mengerikan," tambahnya.

Rusia pasca-Soviet tidak pernah menguji senjata nuklir. Uni Soviet terakhir kali menguji pada tahun 1990, sementara Amerika Serikat terakhir kali menguji pada tahun 1992 dan Tiongkok pada tahun 1996.

Rusia diketahui memiliki 5.580 hulu ledak nuklir, diikuti AS dengan 5.225 hulu ledak nuklir, menurut Asosiasi Pengendalian Senjata yang berbasis di Washington, kelompok nonpartisan yang mengadvokasi perjanjian nonproliferasi nuklir. Di sisi lain, Pentagon memperkirakan Tiongkok akan memiliki lebih dari 1.000 senjata nuklir pada tahun 2030.

Direktur Asosiasi Pengendalian Senjata Daryl Kimball mengatakan Negeri Paman Sam akan membutuhkan waktu setidaknya 36 bulan untuk melanjutkan uji coba nuklir terkendali di bawah tanah di bekas lokasi uji coba di Nevada.

"Trump kurang informasi dan tidak peka. AS tidak memiliki alasan teknis, militer, atau politik untuk melanjutkan uji coba senjata nuklir," ujarnya, seraya memperingatkan pengumuman itu dapat "memicu reaksi berantai uji coba nuklir oleh musuh-musuh AS, dan menghancurkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT)."