Pengacara Palestina Kecam FIFA dan UEFA Melindungi Israel

JAKARTA - Penasihat hukum utama Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) Dr. Kat Vilarev, menuduh FIFA dan UEFA melanggar statuta mereka sendiri dan kewajiban hak asasi manusia internasional dengan menolak mengeluarkan Israel dari kompetisi global, meskipun ada apa yang ia sebut sebagai "semakin banyak bukti genosida" yang didokumentasikan oleh badan-badan internasional terkemuka.

Vilarev mengatakan laporan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Human Rights Watch, Amnesty International dan FairSquare semuanya telah menyimpulkan bahwa Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Namun, ia mengatakan, Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden UEFA Aleksander Ceferin "memilih untuk mengabaikannya."

"Mengingat keterlibatan lembaga olahraga Israel dalam genosida Gaza, FIFA dan UEFA terikat secara hukum untuk bertindak," kata Vilarev kepada Anadolu seperti dikutip dari Daily Sabah 28 Oktober.

"Statuta, kebijakan hak asasi manusia dan kode disiplin mereka mengharuskan mereka untuk selaras dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. FIFA, khususnya, memiliki kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional," urainya.

Lebih jauh Vilarev berpendapat, banyak atlet Israel secara aktif mendukung atau berpartisipasi dalam serangan di Gaza.

"Atlet Israel adalah tentara, dan beberapa secara terbuka menyerukan penghancuran Gaza," ungkapnya.

"Klub dan asosiasi Israel secara terbuka mendukung pasukan pendudukan dan bahkan mengadakan pertandingan di tanah Palestina yang diduduki. Hal itu secara langsung mendukung permukiman ilegal dan pendudukan," tandasnya.

Vilarev mengatakan standar ganda tersebut sangat mencolok.

"FIFA dan UEFA mengusir Rusia dan Belarus atas invasi Ukraina – namun menolak untuk meminta pertanggungjawaban Israel. Mereka melanggar aturan mereka sendiri untuk melindungi Israel dari konsekuensinya," ujarnya.

"Kedua organisasi tersebut beroperasi tanpa pengawasan eksternal dan dapat bertindak sesuka hati. Keputusan mereka seharusnya bebas dari tekanan politik, tetapi pada kenyataannya, pihak yang berkuasalah yang menentukan hasilnya. Ini adalah pelanggaran keadilan yang biadab," tandasnya.

Dikatakannya, serangan terhadap infrastruktur sepak bola Gaza – mulai dari stadion yang hancur hingga atlet yang menjadi sasaran – menyoroti bagaimana "netralitas politik dalam olahraga hanya ada di atas kertas."

Ia mengklaim olahraga global masih "sangat terikat dengan kepentingan geopolitik Barat," seraya menunjukkan sebagian besar badan pengatur didukung oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki saham di industri pertahanan dan teknologi AS dan Israel.

Ia juga mencatat para atlet di Gaza tidak memiliki jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.

"Aktor non-negara tidak dapat membawa kasus ke Mahkamah Pidana Internasional, dan badan swasta seperti FIFA tidak dapat diadili langsung di sana," kata Vilarev.

"Namun, para pemimpin individu seperti Infantino dan Ceferin masih dapat menghadapi pertanggungjawaban jika mereka terbukti membantu kejahatan di bawah yurisdiksi ICC," sebutnya.

Ia menambahkan, beberapa pemukim Israel yang bersaing untuk klub di Tepi Barat yang diduduki melakukan kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.

"Warga Palestina yang terusir paksa telah menyaksikan tanah mereka dirampas untuk permukiman dan klub sepak bola yang dibangun di atasnya. Negara mana pun dapat menuntut presiden FIFA dan UEFA karena memfasilitasi kejahatan terhadap kemanusiaan melalui ketidakpedulian," tandasnya.