Jokowi Minta Distribusi Pangan Antar-Provinsi Tak Boleh Terganggu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta distribusi bahan pokok dan pangan antar-provinsi dan antarpulau tidak terganggu akibat adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Di hadapan para menterinya, Jokowi mengatakan, dapat laporan ada distribusi bahan pokok dan pangan yang terganggu akibat penerapan PSBB tersebut.

"Saya akan cek terus, karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi, kabupaten/kota, saya mendengar satu atau dua yang mulai terganggu terutama berkaitan dengan transportasi pesawat," kata Jokowi saat membuka rapat mengenai antisipasi kebutuhan bahan pokok yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 28 April.

Berdasarkan laporan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta jajaran menterinya terus memantau pendistribusian bahan pokok dan pangan tersebut.

Apalagi, Jokowi mengatakan dirinya juga mendapat laporan ada sejumlah provinsi yang defisit bahan pokok dan pangan.

"Laporan yang saya terima untuk stok beras defisit di tujuh provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi, cabe besar defisit di 23 provinsi, cabe rawit defisit di 19 provinsi, stok bawang merah defisit di satu provinsi dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi," jelasnya.

"Stok untuk minyak goreng cukup untuk 34 provinsi tapi stok gula pasir defisit di 30 provinsi, dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi," imbuh Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta para menterinya memperhatikan manajemen pengelolaan beras dalam negeri dengan memperhitungkan stok beras yang ada di masyarakat, penggilingan, gudang, dan Bulog.

Menurutnya, manajemen ini penting untuk mengantisipasi dan mitigasi krisis pangan di tengah pandemi seperti sekarang ini.

"Kita berharap puncak panen raya di April produksi beras kita, kemarin saya dapat laporan bisa mencapai 5,62 juta ton ini bagus," ungkapnya sambil memerintahkan Bulog tetap membeli gabah dari petani dengan harga yang layak.

"Tolong dikalkulasi dihitung kemungkinan terjadi kemarau panjang di 2020, walaupun prediksi BMKG tidak ada cuaca yang ekstrem namun tetap harus diwaspadai terutama berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita," tutupnya.