Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Dikritik, Cak Imin: Apa Solusi Anda? Tolong Buka Mata

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku heran dengan kritikan dari sebagian pihak dalam merespons rencana pemerintah membangun ulang Pondok Pesantren Al Khoziny yang ambruk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut Cak Imin, pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang bangunannya ambruk dan menewaskan puluhan santri memang layak dilakukan pemerintah menggunakan anggaran negara.

Sebab, tak bisa ditampik, Ponpes Al Khoziny ini menaungi sekitar 1.900 santri yang tetap butuh melanjutkan pendidikan di tempat yang layak.

"Pemerintah mau diam saja? kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi anda? kepada DPR yang ada satu-dua orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar?" ungkap Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Oktober.

Lagipula, jika pemerintah tak hadir dan turun tangan dalam menata ulang Ponpes Al Khoziny pascainsiden yang terjadi, Cak Imin menilai kritikan lainnya juga muncul. Dengan anggapan seolah pemerintah tak peduli atas hak para santri untuk mengenyam pendidikan.

"Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar," tegasnya.

Yang paling penting dari kejadian ini, lanjut Cak Imin, adalah bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi dan menjaga rasa aman untuk menjalani proses belajar para santri.

Namun, ia mengklaim bukan berarti pemerintah mengesampingkan unsur kelalaian dalam proses pembangunan dan pengawasan bangunan di Ponpes Al Khoziny.

"Soal ada yang salah kelalaian itu proses yang lain yang silahkan dilanjutkan. Tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi itu, makna kehadiran negara. Makanya Presiden memerintahkan untuk bukan saja diaudit, tapi juga dibantu," urai Cak Imin.

Rencana pemerintah melakukan revitalisasi bangunan Ponpes Al Khoziny yang ambruk menggunakan APBN menuai pro kontra dari sebagian pihak, mulai dari lembaga masyarakat hingga beberapa anggota DPR RI.

Menurut ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, penggunaan APBN untuk pembangunan kembali ponpes Al Khoziny bukan keputusan elok di tengah situasi sulit yang dialami sebagian besar masyarakat.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menuturkan, dalam kacamata ekonomi dan kebijakan anggaran negara, tidak sepatutnya ada kondisi penggunaan yang tidak berdasarkan anggaran yang direncanakan di awal.

“Semua uang yang keluar harus ada dokumen perencanaannya, termasuk ketika mau bangun ulang ponpes atau gedung yang sifatnya milik pribadi,” kata Huda.

Menurut Huda, penggunaan APBN untuk pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny bukan keputusan yang elok karena di saat bersamaan kebutuhan masyarakat masih tinggi namun anggaran dialihkan kepada bangunan milik individu.

“Jadi secara mekanisme anggaran dan etika belanja negara, pembangunan ulang ponpes tidak boleh dari kantong pemerintah,” tegasnya.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) turut mengecam rencana pemerintah yang mewacanakan pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny dari APBN. FSGI menilai, langkah tersebut melukai rasa keadilan keluarga korban tragedi ambruknya bangunan yang menewaskan puluhan santri awal Oktober lalu.

“Seharusnya dilakukan investigasi dulu atas tragedi ambruknya bangunan Ponpes di Sidoarjo. Jangan langsung dibangun, apalagi dengan biaya APBN. Insiden itu menewaskan 67 santri, yang notabene masih anak-anak,” ujar Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti.

Retno menegaskan, penggunaan APBN untuk membangun ulang mushola tersebut justru berpotensi memberi “hadiah” kepada pihak yang lalai.

“Jangan sampai pihak yang lalai dan mengakibatkan 67 anak meninggal dunia malah diberi hadiah dengan biaya APBN. Ini sangat tidak adil dan melukai perasaan para korban serta publik,” tegasnya.