Bagikan:

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) untuk lebih peka dalam melihat kondisi fasilitas publik di Jakarta.

Sampah-sampah sisa spanduk hingga baliho yang sudah usang dan tak lagi terpakai, menurut Pramono, harus segera dibersihkan.

“Jadi hal-hal kecil mulai kita atur di lapangan, termasuk spanduk, apa, baliho, dan sebagainya yang mengganggu, yang tidak produktif, yang sudah terlalu lama, termasuk bendera-bendera partai yang berserakan di mana-mana saya akan minta untuk dibersihkan, ," kata Pramono di Kebayoran Lama Utara, Senin, 13 Oktober.

Pramono melihat, saat ini masih banyak sampah spanduk hingga umbul-umbul yang berserakan di ruang publik. Menurutnya, hal itu mengganggu pemandangan dan tata ruang kota.

"Di taman-taman itu banyak sekali contoh saja ini spanduk yang sudah tahunan enggak dibersihin. Nah, yang seperti-seperti ini enggak boleh terjadi," tegas Pramono.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta mulai menjalankan proyek percobaan atau pilot project penhelolaan sampah kolaboratif di enam kelurahan di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi ketat selama satu tahun pertama.

Asep mengungkap, pilot project ini akan menjadi model pengelolaan sampah berkelanjutan yang dapat ditiru di 261 kelurahan lainnya.

“Melalui pilot project ini, kami ingin mengintegrasikan berbagai kontribusi seperti infrastruktur, teknologi, edukasi, pelatihan dan pendampingan dalam sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah," kata Asep beberapa waktu lalu.

Enam titik yang menjadi sasaran pilot project yaitu RW 07 Kelurahan Johar Baru (Jakarta Pusat), RW 04 Kelurahan Pegangsaan Dua (Jakarta Utara), RW 05 Kelurahan Pengadungan (Jakarta Barat), RW 07 Kelurahan Ulujami (Jakarta Selatan), RW 17 Kelurahan Klender (Jakarta Timur), dan Pulau Sancang di Kelurahan Pulau Pari (Kepulauan Seribu).

Kolaborasi sosial berskala besar (KSBB) klaster persampahan ini, lanjut Asep, bertujuan menciptakan sistem pengelolaan sampah mandiri melalui sinergi antara pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri, start up, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas.

"Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan kelurahan yang mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola sampahnya,” jelas Asep.