JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan dirinya tak ikut bersama 24 gubernur seluruh Indonesia yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa, 7 Oktober.
Kemarin, belasan gubernur itu menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam APBD 2026.
Kedatangan para gubernur ke Kemenkeu terjadi setelah Purbaya menemui Pramono di Balai Kota DKI Jakarta. Saat itu, Pramono menyatakan telah menerima dana transfer ke Jakarta dipangkas Rp15 triliun.
"Jadi kan kejadiannya setelah Pak Menteri Keuangan. Kalau saya, memang seperti yang saya sampaikan (sebelumnya)," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 8 Oktober.
"Saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini, untuk alternative financing. Itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta," lanjut.
Karenanya, menurut Pramono, Pemprov DKI saat ini mengincar peningkatan pendapatan dari pihak swasta, mulai dari kerja sama program pembangunan, penarikan koefisiensi lantai bangunan (KLB), hingga pendanaan lainnya.
"Bagaimana caranya? dengan KLB, SP3L, SLF dan macam-macam. Yang selama ini belum terkelola secara baik akan kami gunakan, termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta collaboration fund, ini akan menjadi lebih baik," ungkap Pramono.
Namun, Pramono memandang sikap para gubernur yang meminta agar dana transfer ke daerah tak jadi dipotong juga tidak bisa disalahkan. Sebab, ia mengaku memahami betapa beratnya beban fiskal daerah bila anggaran tersebut dipangkas.
"Saya tidak menyalahkan siapa pun, termasuk para gubernur. Menurut saya, memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat," ujar Pramono.
Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan keberatan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Sebagai informasi, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp692,995 triliun, atau menurun sekitar 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun. Artinya, terdapat pemangkasan sekitar Rp226,9 triliun.
Adapun sebanyak 24 gubernur dan wakil gubernur hadir langsung di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Para kepala daerah yang hadir berasal antara lain dari Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sumatra Selatan.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #donald trump #iduladha #kurban #ibadah haji 2026 #konflik timur tengahPopuler
