24 Gubernur Temui Menkeu, Bahas Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah

JAKARTA - Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan keberatan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Sebagai informasi, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp692,995 triliun, atau menurun sekitar 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun. Artinya, terdapat pemangkasan sekitar Rp226,9 triliun.

Adapun sebanyak 24 gubernur dan wakil gubernur hadir langsung di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Para kepala daerah yang hadir berasal antara lain dari Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sumatra Selatan.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi sarana bagi para gubernur untuk menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai penurunan TKD yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program daerah.

“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari (pemotongan) TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ucapnya saat ditemui di Gedung Kemenkeu Pusat, Selasa, 7 Oktober.

Ia mengakui, pemerintah pusat memiliki berbagai program dengan alokasi anggaran sekitar Rp1.300 triliun yang akan dijalankan di daerah tahun depan.

Namun demikian, menurutnya, pemerintah daerah belum memperoleh penjelasan mendetail mengenai pelaksanaan program-program tersebut.

“Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyampaikan seluruh gubernur telah menyuarakan pandangannya secara langsung kepada Menteri Keuangan dan menilai dengan alokasi saat ini sangat minim untuk kegiatan pembangunan lainnya.

"Pak menteri keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana. Sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap berjalan dan stabil," tegasnya.

Lebih lanjut, Sherly menjelaskan, secara spesifik memang belum ada penjelasan rinci terkait pemangkasan anggaran transfer ke daerah.

Namun, ia menyampaikan dari informasi yang disampaikan, sebagian dana yang sebelumnya dialokasikan ke daerah akan direlokasikan terlebih dahulu ke kementerian/lembaga, dan kemudian disalurkan kembali ke daerah.

Sherly menambahkan anggaran TKD tahun depan kemungkinan hanya mencukupi untuk menutupi belanja rutin, sedangkan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan akan sangat terbatas.

“Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar, dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20 persen—30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60 persen—70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

"Mudah-mudahan pak menkeu bisa berkomunikasi dengan baik mencari solusi yg baik sehingga kita kedepan untuk pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik gaji P3K tetap berjalan, pertumbuhan ekonomi sesuai yg diharapkan pun tetap jalan," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dirinya belum tahu pasti apa yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

"Saya belum tahu (pembahasan apa saja dengan para pemerintah daerah). Mereka pengin ketemu, ya sudah saya temuin," ucap Purbaya kepada awak media.

Meski demikian, Purbaya menegaskan terdapat dua isu utama yang kemungkinan besar akan menjadi bahan diskusi, yaitu Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain itu, dia menduga sejumlah kepala daerah akan menyampaikan keberatan mereka terkait dua hal tersebut.

"Mau protes? Biar saja, kita lihat keuangan daerah seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, kita atur sesuai kondisi keuangan," tuturnya.