JAKARTA - Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri mendorong Pemerintah Indonesia untuk memimpin upaya global menghentikan genosida di Gaza, Palestina, menyusul agresi militer Israel yang semakin brutal di kota tersebut. Irine menegaskan, serangan yang menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina merupakan tragedi kemanusiaan global yang tak bisa ditoleransi.
“Ini bukan sekadar konflik bersenjata, tapi pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip kemanusiaan universal dan hukum humaniter internasional. Serangan sistematis terhadap warga sipil, rumah sakit, fasilitas pengungsian, hingga zona aman adalah bentuk nyata kejahatan perang dan genosida yang harus segera dihentikan,” ujar Irine kepada wartawan, Jumat, 19 September.
Irine pun menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan tekanan diplomatik secara nyata terhadap Israel dan sekutunya. Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya menyuarakan kecaman, tetapi harus memimpin konsolidasi negara-negara Asia, Afrika, dan dunia Islam untuk menekan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah tegas, termasuk gencatan senjata permanen dan penyelidikan resmi kejahatan perang.
“Diplomasi kita harus naik kelas dari sekadar moral statement menjadi aksi politik global. Indonesia perlu mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengusut kejahatan perang Israel, serta menggalang dukungan internasional untuk menjatuhkan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel," tegas Irine.
"Tekanan diplomatik harus dibarengi dengan mekanisme investigasi independen agar bukti kejahatan perang terdokumentasi dengan sahih,” lanjut anggota Komisi V DPR itu.
Irine juga menekankan bahwa Indonesia perlu menggunakan posisinya di Dewan HAM PBB, Gerakan Non-Blok (GNB), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta ASEAN Parliamentarians for Human Rights untuk membentuk humanitarian corridor yang bebas dari intervensi militer Israel. Hal ini dinilai penting agar bantuan pangan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan dapat menjangkau warga sipil tanpa hambatan.
“Indonesia memiliki mandat moral, historis, dan konstitusional untuk selalu berpihak pada kemerdekaan bangsa yang terjajah. Karena itu, diplomasi kita tidak boleh berhenti pada forum pernyataan sikap, tetapi harus menyentuh langkah konkret yang menghentikan genosida di Gaza sekaligus menyelamatkan rakyat Palestina dari penderitaan berkepanjangan,” pungkasnya.
BACA JUGA:
Seperti diberitakan, militer Israel kembali menyerang Gaza pada Rabu, 17 September. Serangan ini menewaskan 13 warga Palestina dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
Saksi mata mengungkap, serangan tentara Israel itu menargetkan sebuah kendaraan yang mengangkut keluarga pengungsi di dekat pintu masuk rumah sakit Al-Shifa di Kota Gaza bagian barat ketika hendak mengungsi ke selatan.
Pada Selasa, 16 September, serangan serupa juga terjadi ketika sebuah kendaraan lain yang mengangkut keluarga pengungsi di Kota Gaza bagian barat diserang. Dalam peristiwa tersebut, lima orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah mobil terbakar.
Menurut otoritas kesehatan Gaza, setidaknya 12.511 warga Palestina tewas dan 53.656 lainnya luka-luka, sejak Israel kembali melancarkan operasi militer intensifnya di wilayah tersebut pada 18 Maret 2025. Hal ini menjadikan total korban tewas sejak Oktober 2023 di Gaza mencapai 65.062 orang dan korban luka-luka 165.697 orang.