JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai tonggak pemerataan gizi sekaligus upaya mengentaskan kemiskinan struktural. Dukungan datang dari Indonesian Audit Watch (IAW), namun lembaga itu juga menyoroti kelemahan pelaksana teknis program.
Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggelontorkan Rp200 triliun ke sektor perbankan untuk menjaga likuiditas agar program MBG berjalan lancar. Namun, menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana teknis utama justru belum menunjukkan langkah sepadan.
“Sayangnya, BGN gagal mengorkestrasi potensi mitra dapur yang sebenarnya sudah nyata hadir dengan tanah, bangunan, atau peralatan. Semoga bukan dibuat gagal,” ujar Iskandar, Selasa 16 September.
IAW menilai, BGN hanya membangun sistem pendaftaran tanpa mekanisme *matching* antara pemilik tanah, dapur, dan peralatan. Padahal, konsolidasi diperlukan agar program tidak jalan di tempat.
Selain itu, IAW juga menyoroti insiden keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Pertengahan 2025 tercatat 22 kasus keracunan dengan 146 anak terdampak, sebagian besar siswa SD. Bahkan tiga dapur dicabut sertifikasinya oleh dinas kesehatan.
“Presiden sendiri yang kerepotan atas kondisi buruk itu. Padahal ini program unggulan Prabowo,” kata Iskandar.
IAW mendorong BGN membentuk divisi khusus konsolidasi mitra dapur yang bekerja penuh waktu, menghubungkan pemilik aset dengan skema pembiayaan, serta mempercepat sertifikasi dapur layak MBG.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
AS Ancam Lanjutkan Larangan TikTok Jika China Tidak Hentikan Tuntutan Tarif dan Teknologi
16 September 2025, 02:05
Iskandar merinci lima usulan untuk BGN, yakni membangun database aset mitra, mengkonsolidasikan model franchising sosial, mendorong skema pembiayaan khusus MBG, merancang sertifikasi cepat, serta mengaudit kasus keracunan secara terbuka.
“Jika program MBG ini gagal, bukan karena rakyat malas, tapi karena BGN lamban. Presiden sudah memberi ruang politik, Menkeu sudah melakukan lompatan fiskal. Jangan sampai mimpi Presiden tersandera birokrasi yang lemot,” tegasnya.
