Pemerintah Tetap Yakin Pelatihan <i>Online</i> Kartu Prakerja Beda dengan di Youtube
Ilustrasi. (Angga Nugraha/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Program Kartu Prakerja menuai banyak kritik. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia yang kian meluas penyebarannya, bantuan pemerintah yang memfasilitasi pelatihan online dianggap tidak efektif dan tepat sasaran. Bahkan ada anggapan kalau pemerintah hanya 'membakar uang' dan menguntungkan platform digital tersebut.

Sebagian pihak juga menyayangkan anggaran sebesar Rp1 juta per peserta, yang dikeluarkan pemerintah dalam program pelatihan online. Anggaran tersebut dinilai akan jauh bermanfaat untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi, jika diberikan dalam bentuk uang tunai. Bahkan, ekonom menyebut pelatihan online sejenis sudah banyak di paltform YouTube dan gratis.

Menanggapi hal ini, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, masyarakat harus melihat konsepsi dari program ini. Kartu Prakerja adalah bantuan langsung yang diberikan ke masyarakat, bukan kepada penyedia jasa. Ia menjelaskan, jikapun di platform YouTube ada pelatihan serupa, namun tidak akan sepenuhnya sama.

Panji berdalih, pelatihan online yang diberikan dalam program Kartu Prakerja sudah melalui penyaringan. Selain itu, peserta yang ikut dalam program ini akan mendapat sertifikasi sebagai bekal untuk melamar pekerjaan. Kemudian, modul dan standar pelatihan pun telah diatur sedemikian rupa agar kemampuan peserta dapat bertambah setelah mengikuti pelatihan.

"Tidak sekedar menonton, tidak seperti yang dibilang orang. Jadi benar-benar pelatihan secara edutech, massive online open course," tuturnya, dalam diskusi virtual bertajuk 'Kartu Prakerja, Tingkatkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju', Kamis, 23 April. 

Menurut Panji, anggaran bantuan langsung diberikan oleh pemerintah langsung kepada pengguna jasa yaitu masyarakat. Sebagai, konsumen yang rasional, para peserta dapat memilih program pelatihan yang memang didasari oleh kebutuhan mereka.

"Mereka tidak akan membeli atau menggunakan kursus-kursus yang mungkin ada di publik secara gratis. Kemudian dia akan menggunakannya untuk pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan, tidak semua pelatihan atau konten itu semuanya gratis," jelasnya.

Panji mengatakan, selama ini ada dua bantuan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Pertama, pelatihan yang diberikan oleh kementerian, pemerintah mengkontrak lembaga-lembaga pelatihan yang dibayar oleh APBN untuk menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat. Nantinya, masyakarat hanya perlu datang, daftar, dan ikuti pelatihannya.

"Tapi latihannya, silabusnya, kurikulumnya, tenaganya semuanya itu ditentukan oleh pemerintah lewat yang namanya proses-proses lelang atau seleksi atau apapun itu. Proses pengadaan itu program adalah seperti misalnya BLK dan lain-lain tersebar di berbagai kota," tuturnya.

Sementara itu, lanjut dia, Kartu Prakerja adalah inovasi atau perubahan cara untuk memberikan bantuan pelatihan, di mana Kartu Prakerja memberikan bantuannya bukan kepada produsen tapi ke peserta. Menurut dia, jika sebelumnya pemerintah yang memilih jenis pelatihannya, sekarang masyarakat dapat memilih sendiri sesuai kebutuhan.

"Jadi kami kan tidak bisa memberikan ke peserta, karena peserta yang akan menentukan dan membelanjakan bantuannya. Analogi seperti apa? Ini seperti Kartu Bantuan Pangan nontunai atau Kartu Indonesia Pintar di mana masyarakat diberi uangnya, kemudian bebas membeli, apakah itu alat tulis atau beras di warung-warung yang memang menerima pembayaran," jelasnya.

Pelatihan Online Versi YouTube

Panji mengatakan, pelatihan online yang marak di platform YouTube jelas berbeda dengan yang ada di Kartu Prakerja. Sebab, pelatihan online di YouTube tak mengalami penyaringan. Apalagi, kata dia, siapapun dapat membuat materi yang kemudian dibagikan melalui video di platform tersebut.

Menurut Panji, pemateri di platfrom YouTube tidak dapat berinteraksi dengan penggunanya. Sedangkan, di program Kartu Prakerja peserta dapat melakukan interaksi dua arah dengan penyedia jasa. Pelatihan online di YouTube juga tidak ada jaminan materinya benar.

"Jadi itu yang kita terapkan makna dan manfaat dan juga itu semuanya sudah di screening oleh lembaga platform. Kalau saya bikin pelatihan bikin kue bolu sembarang semua orang bisa baca, tetapi itu benar atau tidak, nah itu kan bisa," jelasnya.

Screening Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja

Sementara itu, Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian, Yulius mengatakan, aturan menjadi platform tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Permenko). Sementara itu, aturan program Kartu Prakerja ada dua yaitu Perpres dan diturunkan ke PMK.

"Kriteria mitra itu memiliki cakupan nasional, memiliki IT yang memadai, memiliki portal sendiri dan memilliki kerja sama dengan lembaga pelatihan berbasis kerja. Nanti PMO akan memverifikasi, screening lagi apakah mereka sesuai atau tidak," tuturnya.

Menurut Yulius, saat ini memang dalam tahap uji coba untuk gelombang pertama, hanya ada delapan platform. Namun, nanti akan dibuka seluruh platform untuk mendaftar. "Ini terbuka, dengan banyaknya platform maka jumlah pelatihan akan semakin banyak dan bervariasi," katanya.

"Pelatihan dengan Rp1 juta ini masyarakat bisa memilih biaya pelatihannya. Walaupun aturannya kalau mereka sekali saja ikut pelatihan sudah dapat insentif, tapi kalau biaya  pelatihan masih sisa itu bisa digunakan untuk pelatihan lain," tuturnya.

Terkait dengan delapan platform, kata Yulius, pihaknya membuat dengan nota kesepahaman antara PMO Kemenko Perekonomian menganai proses penunjukkan platform. Ia mengaku, telah berdiskusi dengan LKP BPKP dan universitas.

"Tujuannya diajak itu untuk kita belajar. Bahkan ada dua platform yang diajak, tapi tidak mau ikut menjadi mitra. Nanti setelah platform yang delapan ini akan kita evaluasi apakah cocok atau tidak. Jadi bukan harga mati, dia akan di sana terus. Karena akan selalu kita evaluasi lagi. Kartu prakerja itu pelatihannya sudah di-screening dengan baik dan juga pelatihan yang mudah itu karena masyarakat kita itu dari berbagai lapisan," ucapnya.