Bagikan:

JAKARTA - Inggris memanggil duta besar Israel di London pada Kamis menyusul persetujuan Israel atas rencana permukiman  yang akan melintasi wilayah yang diperjuangkan Palestina untuk negara mereka.

Inggris, bersama negara-negara Eropa lainnya, mengecam rencana tersebut sebagai pelanggaran "terang-terangan" terhadap hukum internasional yang akan melemahkan gagasan solusi dua negara.

Sebelumnya Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengecam keras dan menolak persetujuan otoritas pendudukan Israel untuk membangun 3.400 unit permukiman kolonial baru di wilayah E1.

Abu Rudeineh menyatakan rencana tersebut melanggar hukum internasional dan resolusi-resolusi yang sah secara internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menegaskan semua permukiman ilegal, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Rencana permukiman baru oleh Israel disebut sebagai eskalasi berbahaya yang akan sepenuhnya memisahkan Tepi Barat utara dari selatan.

Abu Rudeineh menganggap pemerintah pendudukan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas dampak dari kebijakan-kebijakan berbahaya dan agresif tersebut, memperingatkan bisa memicu konflik di seluruh wilayah.

Proyek konstruksi besar yang akan membangun sekitar 3.400 unit rumah di kawasan E1 yang kontroversial di Tepi Barat, antara Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adumim, mendapatkan persetujuan akhir pada Rabu.

Diumumkan pekan lalu oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, rencana kontroversial tersebut secara resmi disetujui oleh Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil, departemen di Kementerian Pertahanan.

Smotrich, yang juga memegang posisi menteri junior di Kementerian Pertahanan yang memberinya wewenang luas dalam pembangunan permukiman, menyebut keputusan tersebut "bersejarah."

Ia menggambarkan rencana konstruksi tersebut sebagai "langkah signifikan yang secara praktis menghapus delusi dua negara dan mengokohkan cengkeraman orang-orang Yahudi di jantung Tanah Israel."