JAKARTA - Inggris menghentikan sementara perundingan perdagangan bebas dengan Israel, memanggil duta besarnya, dan mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap para pemukim Tepi Barat.
Keputusan ini dibuat setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengaku khawatir dengan eskalasi militer di Gaza.
Militer Israel sebelumnya mengumumkan dimulainya operasi baru pekan lalu, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan menguasai seluruh Gaza.
Israel memblokir masuknya pasokan medis, makanan, dan bahan bakar ke Gaza sejak awal Maret dan para ahli internasional telah memperingatkan akan datangnya kelaparan.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan serangan itu bukan cara untuk membawa pulang para sandera yang tersisa, menyerukan Israel untuk mengakhiri blokade bantuan dan mengutuk apa yang disebutnya "ekstremisme" di beberapa bagian pemerintahan Israel.
"Kita tidak bisa tinggal diam menghadapi kemerosotan baru ini. Itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan bilateral kita," kata Lammy kepada para anggota parlemen dilansir Reuters, Selasa, 20 Mei.
"Terus terang, itu merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai rakyat Inggris. Oleh karena itu, hari ini, saya mengumumkan bahwa kami telah menangguhkan negosiasi dengan pemerintah Israel ini mengenai perjanjian perdagangan bebas yang baru,” sambung Lammy.
Inggris dalam pernyataan bersama dengan Prancis dan Kanada pada Senin mengutuk perluasan operasi militer Israel di Gaza dan menyerukan agar pembatasan bantuan dicabut.
Ketiganya mengatakan mereka akan mengambil "tindakan konkret lebih lanjut" jika serangan baru Israel tidak berhenti.
"Saya ingin mencatat hari ini bahwa kami ngeri dengan eskalasi dari Israel," kata Starmer kepada parlemen.
BACA JUGA:
”Kami mengulangi tuntutan kami untuk gencatan senjata sebagai satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera, kami mengulangi penentangan kami terhadap permukiman di Tepi Barat, dan kami mengulangi tuntutan kami untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan secara besar-besaran ke Gaza,” sambung PM Inggris.
Inggris juga memberikan sanksi kepada sejumlah individu dan kelompok di Tepi Barat yang dikatakan telah dikaitkan dengan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina.
Langkah tersebut dilakukan setelah Inggris menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pemukim dan organisasi pemukim pada tahun 2024, yang menargetkan individu dan kelompok yang mendukung kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat.