Bagikan:

JAKARTA - Korea Selatan akan mengakhiri beberapa aktivitas militer di sepanjang perbatasannya dengan Korea Utara.

Keputusan ini merupakan upaya terbaru pemerintahnya untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara tetangga yang secara teknis masih berperang.

Dalam pidato untuk memperingati 80 tahun pembebasan Korea dari penjajahan Jepang, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengatakan ia akan memulihkan apa yang disebut Perjanjian Militer Komprehensif 19 September, langkah de-eskalasi yang menghentikan beberapa aktivitas militer di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Pakta tersebut ditandatangani pada pertemuan puncak antar-Korea tahun 2018, tetapi gagal karena meningkatnya ketegangan lintas batas.

Bagaimana Pyongyang akan menanggapi tawaran terbaru Seoul masih belum jelas. Para pejabat tinggi Korea Utara dalam beberapa pekan terakhir telah mengabaikan langkah-langkah lain yang diambil oleh Lee, seorang liberal yang memenangkan pemilihan umum dadakan pada bulan Juni, untuk meredakan ketegangan antara kedua negara.

Perang Korea berakhir pada tahun 1953 dengan gencatan senjata, alih-alih perjanjian damai formal, dan mengukuhkan pemisahan semenanjung.

"Semua orang tahu bahwa permusuhan yang berlarut-larut ini tidak menguntungkan rakyat di kedua Korea," kata Lee dalam pidatonya di Seoul dilansir Reuters, Jumat, 15 Agustus.

Lee mengutip upaya pemerintahnya untuk meredakan ketegangan, termasuk menghentikan peluncuran balon yang diterbangkan oleh para aktivis dengan selebaran anti-Korea Utara dan membongkar siaran propaganda pengeras suara di perbatasan yang dijaga ketat oleh militer.

"Khususnya, untuk mencegah bentrokan tak terduga antara Korea Selatan dan Korea Utara serta membangun kepercayaan militer, kami akan mengambil langkah-langkah proaktif dan bertahap untuk memulihkan Perjanjian Militer 19 September," ujar Lee, tanpa memberikan kerangka waktu.

Pada Juni 2024, mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mendeklarasikan penangguhan penuh pakta militer tersebut, yang telah ditinggalkan Pyongyang pada November 2023, setelah Korea Utara mengirimkan ratusan balon berisi sampah melintasi perbatasan.

Pakta tersebut mencakup langkah-langkah seperti kedua belah pihak mengakhiri latihan militer di dekat perbatasan, melarang latihan tembak-menembak langsung di wilayah tertentu, memberlakukan zona larangan terbang, penghapusan beberapa pos jaga di sepanjang Zona Demiliterisasi, dan memelihara hotline.

"Saya berharap Korea Utara akan membalas upaya kami untuk memulihkan kepercayaan dan menghidupkan kembali dialog," kata Lee.

Awal bulan ini, Korea Selatan dan AS menunda sebagian latihan militer gabungan tahunan mereka yang telah menjadi sumber ketegangan dengan Korea Utara.

Cheong Seong-chang, pakar Korea Utara di Institut Sejong di Seoul, memperkirakan Pyongyang "akan mengabaikan atau mengecam" langkah terbaru Lee, mengingat Pyongyang telah melihat Seoul sebelumnya melanggar pakta militer tersebut.

Untuk mengajak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berdialog, Lee membutuhkan tawaran yang lebih berani, seperti membujuk Presiden AS Donald Trump untuk melonggarkan sanksi, kata Yeom Don-jay, mantan pejabat di Badan Intelijen Nasional Korea Selatan.

Yeom mengatakan Korea Utara akan memantau pertemuan puncak mendatang antara Lee dan Trump bulan ini.

Beralih ke hubungan Korea Selatan dengan Jepang, Lee mengatakan hubungan tersebut harus "berwawasan ke depan", berdasarkan diplomasi pragmatis yang berfokus pada kepentingan nasional Seoul.