Bagikan:

JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Hari Selasa menyebut laporan tentang kemungkinan keputusan untuk memperluas operasi militer Israel di seluruh Jalur Gaza, Palestina "sangat mengkhawatirkan" jika benar.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Hari Selasa bertemu dengan pejabat keamanan senior untuk menyelesaikan strategi baru bagi perang yang telah berlangsung hampir dua tahun di Gaza, dengan laporan media bahwa ia mendukung pengambilalihan penuh wilayah Palestina tersebut oleh militer.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB Miroslav Jenca mengatakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Gaza, langkah tersebut "akan berisiko menimbulkan konsekuensi bencana dan dapat semakin membahayakan nyawa para sandera yang tersisa di Gaza."

"Hukum internasional telah jelas dalam hal ini; Gaza adalah dan harus tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan," jelasnya, melansir Reuters 6 Agustus.

Sementara itu, Wakil perwakilan Tiongkok di PBB, Geng Shuang, menyatakan "keprihatinan besar" tentang rencana yang dilaporkan tersebut dan menambahkan: "Kami mendesak Israel untuk segera menghentikan tindakan berbahaya tersebut."

Ia menyerukan gencatan senjata dan mendesak negara-negara berpengaruh untuk mengambil langkah konkret guna mewujudkannya.

Menjelang pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar berbicara kepada para wartawan di PBB dan mengkritik negara-negara yang berusaha menekan Israel dengan mengakui negara Palestina "virtual", dengan mengatakan hal ini telah "menggagalkan" kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata serta memperpanjang perang.

Sebelumnya, tiga negara Kelompok Tujuh (G7) telah mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina. Prancis dan Kanada mengatakan mereka akan melakukannya pada Bulan September di Majelis Umum PBB.

Sementara, Inggris mengatakan juga akan Mendukung negara Palestina pada Bulan September, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri penderitaan di Gaza, tempat Israel memerangi Hamas, dan memenuhi persyaratan lainnya.

Sedangkan Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea menyebut, konferensi PBB pekan lalu yang dihadiri puluhan menteri yang mendesak dunia untuk mengupayakan solusi dua negara antara Israel dan Palestina sebagai "aksi publisitas yang tidak produktif," dan mengatakan hal itu telah melemahkan upaya para mediator.