Respons Mendagri Soal BUMD Rugi Akibat Jabatan Diisi Timses, Pramono Klaim Jakarta Tak Ada Titipan 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menaggapi Tito Karnavian soal banyaknia badan usaha milik daerah (BUMD) di Indonesia yang rugi akibat jabatan direksi maupun komisaris diisi oleh tim sukses kepala daerah yang menjabat.

Bagi Pramono, pernyataan Tito menjadi pengigat untuk kepala daerah agar tak menyalahgunakan wewenang untuk pengisian jabatan BUMD.

"Berkaitan BUMD rugi karena banyak titipan, saya berterima kasih sama Mendagri. Mudah-mudahan Pak Mendagri sering-sering mengatakan seperti itu supaya saya mengatur Jakarta tanpa titipan," kata Pramono di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli.

Selama memimpin Jakarta, Pramono mengklaim tak bakal mengisi jabatan direksi BUMD dengan subjektif. Ia memastikan akan memilih secara profesional.

"Untuk jajaran direksi saya tidak membuka kesempatan kepada siapapun untuk menitip. Untuk direksi, ya, karena yang menjalankan kan direksi," tegas Pramono.

Lain halnya dengan posisi komisaris. Menurut Pramono, pengisian jabatan komisaris oleh orang dekat atau timses tak menjadi masalah.

Sebagaimana diketahui, beberapa bulan lalu, Pramono menunjuk Lies Hartono atau Cak Lontong yang merupakan mantan ketua tim kampanyenya di Pilkada 2024 untuk menjadi Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol.

"Kalau komisaris kan melakukan pengawasan saja. Yang penting (direksi) yang menjalankan," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sebanyak 300 BUMD mengalami kerugian pada pengelolaan perusahaannya dengan angka mencapai Rp5,5 triliun. Hal ini diungkapkan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

"Yang mungkin perlu menjadi perhatian Bapak-Ibu dan kita semua, bahwa jumlah BMD mengalami kerugian ini lebih kurang 300 BUMD, 27,50 persen (dari total BUMD)," kata Tito di gedung DPR, Rabu, 16 Juli.

Salah satu faktor yang menyebabkan BUMD tak kunjung untung dan bahkan merugi, menurut Tito, karena banyak petinggi perusahaan yang dijabat oleh tim sukses para kepala daerah yang kini menjabat.

"Beberapa permasalahan yang membuat tidak sehat di antaranya yang pertama enggak profesional. Ya, kadang-kadang banyak yang di BUMD dari tim sukses. Ya, boleh juga asal profesional. Tapi kalau nggak profesional, jadi beban, baik direksi maupun komisaris ataupun pegawai," urai Tito.

Dari kondisi itu, Tito menegaskan BUMD yang merugi justru membebani pemerintah daerah.

Sebab seringkali perusahaan pelat merah tersebut meminta suntikan penyertaan modal daerah yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Akhirnya enggak hidup, enggak jalan. Akhirnya meminta supaya hidup diberikan suntikan dari APBD. APBD-nya disuntik bukan untuk membuat dia sehat. Untuk biaya operasional. Tambah tekor lagi. Ganti kepala daerah. Dilanjutkan yang kepala daerah yang barunya. Mungkin juga bisa memperbaiki, bisa juga ikut malah membebani lagi. Jadi beban kepala daerah berikutnya lagi," ungkap Tito.