TANGERANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mendorong program ketahanan pangan “Jaga Desa” agar desa-desa di Provinsi Banten mampu mandiri secara pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini merupakan inisiatif Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah diluncurkan di wilayah Tangerang.
Plt. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten, Aditya Rakatama, SH, MH, menjelaskan bahwa program “Jaga Desa” merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara para kepala daerah, PT Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, Universitas Telkom, PT Pupuk Indonesia, serta sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Banten, yaitu Kajari Tangerang, Serang, Pandeglang, dan Lebak.
"Kejaksaan mendukung pemberdayaan BUMDes agar desa-desa bisa mandiri secara pangan melalui program ini," ujar Aditya dalam Rapat Tindak Lanjut Program Jaga Desa di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang.
Empat Kabupaten Siap Tanam Bawang Merah untuk Pasar Induk
Dalam rapat tersebut, disebutkan bahwa empat kabupaten di Banten siap mendukung program ini dengan menanam bawang merah untuk memenuhi kebutuhan Pasar Induk Tanah Tinggi yang selama ini bergantung pada pasokan dari luar provinsi.
“Kami masih menunggu data kesiapan lahan dari pemerintah kabupaten. Setelah lahan tersedia, Telkom University akan mengecek unsur hara tanah, lalu kami koordinasikan dengan PT Pupuk Indonesia untuk distribusi pupuknya. Rapat lanjutan dijadwalkan akhir Juli,” jelas Aditya.
BACA JUGA:
Dana Desa Bisa Digunakan untuk Program Ketahanan Pangan
Terkait penggunaan dana desa, Aditya menegaskan bahwa hal tersebut diatur dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, yang memperbolehkan 20% dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan.
“Kejaksaan akan mengawasi penggunaan anggaran ini agar tepat sasaran dan meminimalkan risiko penyimpangan,” tambahnya.
Potensi Pertanian Banten Harus Dioptimalkan
Direktur Paskomnas Indonesia, Hartono Wignyopranoto, menambahkan bahwa program “Jaga Desa” bertujuan meningkatkan penghasilan petani dan menciptakan lapangan kerja melalui pengaturan pola tanam yang terencana.
“Saat ini, lebih dari 3.000 ton sayuran diperdagangkan setiap hari di Pasar Induk Tanah Tinggi, namun hanya 5% berasal dari Banten. Target kami adalah meningkatkan kontribusi lokal menjadi 20%,” ungkap Hartono.
Menurut Hartono, pola tanam petani yang cenderung seragam menyebabkan fluktuasi harga dan kerugian. Melalui program ini, desa-desa bisa bergotong royong menanam secara bergilir agar harga lebih stabil.
“Petani sering rugi karena serentak menanam komoditas yang sedang naik harga. Lewat program ini, pola tanam akan diatur agar panen tidak bersamaan. Ini bisa membuat harga komoditas lebih stabil dan keuntungan petani meningkat,” jelasnya.
