Pramono Batal Pasang CCTV Tiap RT-RW, PSI: Ini Janji Kampanye, Apa Alasannya Tak Jadi Dilaksanakan?

JAKARTA - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mempertanyakan keputusan Pramono yang batal memasang kamera pengawas atau CCTV di tiap RT-RW Jakarta dan beralih dengan rencana kerja sama pemantauan CCTV dengan swasta.

Padahal, ditegaskan William, wacana pemasangan CCTV tiap RT-RW menjadi salah satu janji kampanye Pramono Anung-Rano Karno dalam masa Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Dibatalkannya pemasangan CCTV di setiap RT/RW yang merupakan salah satu janji pemilu Mas Pram ini menjadi pertanyaan. Pertama seperti apa pertimbangannya pada saat itu, sehingga pemasangan CCTV pernah dijanjikan kepada masyarakat. Kemudian, kami juga ingin mengetahui apa alasannya sampai tidak jadi dilaksanakan secara jelas," ungkap William kepada wartawan, Selasa, 20 Mei.

William juga mempertanyakan apa maksud Pramono yang menyebut akan memasang CCTV secara keseluruhan. William meminta agar pernyataan tersebut diterangkan secara rinci karena aspek keamanan merupakan isu sensitif yang membutuhkan kejelasan.

"Apakah maksudnya CCTV itu akan dipasang di setiap sudut? Ataukah secara lebih rinci lagi nanti ada beberapa kawasan yang akan mendapatkan perhatian khusus dalam hal pemasangan CCTV? Itu semua harus dijelaskan supaya kita bisa mendapatkan gambaran akan postur keamanan Jakarta ke depannya," cecar dia.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengaku sejatinya PSI mendukung langkah Pramono dalam meningkatkan keamanan di Jakarta. Hanya saja, setiap kebijakan yang berkaitan dengan keamanan warga harus dijelaskan secara terbuka.

"Mengenai hal ini, kita juga harus refleksi. Bahwasanya, jangan sampai mudah membuat janji kampanye yang ternyata susah untuk diwujudkan di kemudian hari. Semua janji dan kebijakan harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu," tutupnya.

Pramono sebelumnya mengaku mengubah rencana pemasangan CCTV di tiap RT-RW menjadi secara keseluruhan. Namun, belum jelas mekanisme pemasangan CCTV tersebut.

"Nanti dalam waktu dekat, seperti yang dulu pada saya sampaikan, hal yang berkaitan dengan CCTV tidak akan kita pasang seperti RT-RW begitu, tetapi secara keseluruhan," ungkap Pramono pada Kamis, 15 Mei.

Pramono menjelaskan dirinya mengurungkan rencana pemasangan CCTV di RT-RW setelah mengetahui kondisi anggaran Jakarta. Menurutnya, Pemprov DKI bisa menghemat anggaran dengan menyewa pengoperasian CCTV dengan pihak ketiga dibanding membeli perangkat baru.

"Mengenai CCTV memang lebih baik tidak bayar sendiri. Karena maintenance-nya akan lebih mahal dan sebagainya. Kemarin saya sudah ke Smart City dan juga di internal Balai Kota saya pelajari, jauh akan lebih murah," urai Pramono.

"Pengadaannya cepat sekali, enggak sampai 5-6 bulan pasti sudah selesai. Karena sebenarnya hampir semua jaringan sudah terpasang. Tinggal apakah itu untuk surveillance ataukah untuk investigasi lebih dalam, tergantung nanti pemerintah DKI yang akan memutuskan," tambahnya.