JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar tidak ragu memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 19 Mei.
“Silakan BTT digunakan, jangan ragu-ragu menggunakan, misalnya untuk membayar biaya notaris untuk desa-desa yang akan membuat badan hukum Kopdeskel Merah Putih,” ujar Tito dikutip dari Antara.
Tito mengakui bahwa selama ini banyak pemda enggan menggunakan BTT karena menganggap dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kondisi darurat.
Karena itu, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.3/2438/SJ pada 7 Mei 2025 sebagai dasar hukum bagi pemda dalam mendukung pembentukan Kopdeskel.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa pembentukan Kopdeskel Merah Putih merupakan amanat langsung Presiden RI Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Dukungan aktif dari pemda, termasuk pemerintah desa dan kelurahan, sangat diperlukan.
Tito juga mengingatkan bahwa kepala desa atau lurah yang tidak mendukung program nasional tersebut bisa dikenai sanksi oleh bupati atau wali kota selaku pembina kepegawaian. Sementara gubernur dan pemerintah pusat bertugas memberikan teguran kepada kepala daerah yang tidak bertindak.
“Rekan-rekan bupati dan wali kota perlu betul-betul memahami tugas dan tanggung jawab dalam membina desa,” tegas Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan seluruh Kopdeskel Merah Putih rampung pada 12 Juli 2025. Satgas khusus juga telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 yang terbit pada 2 Mei lalu.
BACA JUGA:
“Mohon dukungannya gubernur, bupati/wali kota, dan kita semua. Ini sangat mulia. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk kebangkitan desa-desa,” ujar Zulkifli.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, serta Plt. Deputi II KSP Edy Priyono. Sejumlah jajaran pemda juga mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.
