COVID-19: PM Selandia Baru Pimpin Gerakan Potong Gaji di Kalangan Pejabat

JAKARTA - Pandemi COVID-19 tak hanya memengaruhi kehidupan sosial. COVID-19 juga membuat sektor ekonomi suatu negara tertekan. Karenanya, banyak negara di dunia bersiasat dalam mengurangi dampak dari krisis ekonomi yang semakin menjadi-jadi.

Selandia Baru, misalnya. Perdana Menteri Jacinda Ardern, jajaran menteri lain di pemerintahan, hingga kepala eksekutif layanan publik akan melakukan pemotongan gaji sebanyak 20 persen selama enam bulan ke depan guna mengurangi dampak dari COVID-19.

Melansir Reuters, Ardern mengungkap langkah ini harus diambil untuk meminimalisir dampak dari pembatasan wilayah atau lockdown. Karenanya, banyak kantor, sekolah, dan layanan nonesensial di Selandia Baru telah ditutup selama tiga minggu terakhir yang berimbas pada terhentinya kegiatan ekonomi.

Apalagi, pemerintah Selandia Baru telah memperkirakan jumlah pengangguran akan meningkat karena perlambatan putaran ekonomi global maupun domestik. Untuk itu, opsi pemotongan gaji menjadi sesuatu yang harus diambil.

“Di sinilah kami dapat mengambil tindakan dan itulah mengapa kami melakukannya ... Kami mengakui warga Selandia Baru yang bergantung pada subsidi, menghadapi pemotongan gaji, dan kehilangan pekerjaan karena pandemi global," kata Ardern.

Tak hanya itu, pemerintah Selandia Baru pun akan memutuskan, dalam minggu depan terkait perlunya memperpanjang lockdown atau melonggarkan sedikit aturan dengan penekanan guna mengizinkan kegiatan ekonomi tetap beroperasi selama lockdown.

Bahkan, Menteri Keuangan Selandia Baru Grant Robertson juga mengatakan anggaran tahunan yang akan diumumkan pada 14 Mei nanti pun akan difokuskan pada pemulihan beberapa sektor vital yang terkena dampak COVID-19.

“Ini akan mencakup pendanaan yang ditekankan untuk menjaga agar negara kita terus produktif. Tetapi, kami akan mencurahkan banyak sumber daya untuk memulihkan keadaan ini,” kata Robertson dalam pidato yang disampaikan kepada para pemimpin bisnis di Selandia Baru.