Jokowi Akhirnya Reshuffle Menteri, Pengamat: Kita Tunggu Saja Efektivitasnya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merombak atau reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Untuk nomenklatur baru, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) diisi Nadiem Makarim, dan Menteri Investasi dijabat Bahlil Lahadalia.

Presiden Jokowi juga melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan sebenarnya tak ada yang spesial dengan reshuffle kali ini. 

Sebab, penunjukkan nama-nama tersebut hanya sebagai bentuk pengisian nomenklatur baru yaitu peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Begitu juga dengan Kementerian Investasi yang hanya mengubah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Tak ada hal aneh dalam reshuffle ini. Penggabungan Kemendikbud-Kemenristek ini kan bongkar pasang saja. Dulu periode pertama Jokowi dipisah dan periode kedua ini disatukan lagi," kata Ujang saat dihubungi VOI, Rabu, 28 April.

Namun, hal ini dianggapnya kurang tepat. Sebab, dia menilai bidang riset dan teknologi ini harusnya menjadi kementerian sendiri.

"Tujuannya agar budaya meneliti dan anggaran penelitian demi kepentingan riset dan teknologi lebih maju," tegasnya.

"Anggaran riset kita ini kecil. Jadi, mestinya ditambah dan diurus oleh kementerian tersendiri," imbuh dia.

Sementara terkait efektivitas reshuffle ini, apalagi dengan adanya nomenklatur baru, Ujang enggan menjawab lebih lanjut. Dia meminta masyarakat menunggu seperti apa kinerja Bahlil dan Nadiem Makarim di kementerian tersebut.

"Soal efektivitasnya seperti apa kita tunggu saja kinerja mereka berdua ke depannya," ungkap dia.

Hanya saja, dia menilai, peleburan semacam yang terjadi di kabinet saat ini sebenarnya bisa memiliki dampak negatif. Salah satunya, berpengaruh pada birokrasi.

"Birokrasi bisa acak-acakan karena konsekuensi peleburan. Hal ini bisa saja membuat banyak birokrat yang kehilangan jabatan dan kinerjanya jadi malas-malasan," pungkasnya.