JAKARTA - China mengumumkan pembatasan visa bagi sejumlah personel AS yang "berperilaku buruk" dalam isu-isu terkait Tibet.
Pengumuman dari Kementerian Luar Negeri China muncul setelah Washington memberlakukan pembatasan visa tambahan dua minggu lalu bagi pejabat China yang terlibat dalam kebijakan yang mengatur akses orang asing ke wilayah Tibet.
AS menuduh Partai Komunis Tiongkok menolak memberikan akses kepada diplomat AS, jurnalis, dan pengamat internasional lainnya ke Tibet dan wilayah Tibet lainnya di China.
AS menuntut "akses tanpa batas" ke wilayah tersebut bagi diplomat AS dan pihak lainnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan masalah terkait Tibet adalah "urusan dalam negeri" Tiongkok.
Penyalahgunaan pembatasan visa oleh AS terhadap pejabat Tiongkok atas Tibet disebut sangat melanggar hukum internasional dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional.
Turis asing diizinkan untuk mengunjungi wilayah paling barat Tibet asalkan mereka bepergian dalam kelompok dan memperoleh izin terlebih dahulu.
Diplomat dan jurnalis asing perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas lokal Tibet untuk pergi ke sana.
"Tibet terbuka. China menyambut orang-orang yang ramah dari negara lain untuk berkunjung, bepergian, dan berbisnis di Tibet," kata Lin kepada wartawan dilansir Reuters, Senin, 14 April.
"Namun, Tiongkok menentang campur tangan negara atau orang mana pun dalam urusan Tibet dengan dalih apa yang disebut hak asasi manusia, agama, dan budaya," imbuhnya.
China merebut kendali Tibet pada tahun 1950 dalam apa yang digambarkannya sebagai "pembebasan damai" dari perbudakan feodalistik.
Namun, kelompok hak asasi manusia internasional dan orang buangan secara rutin mengutuk apa yang mereka sebut sebagai pemerintahan represif Tiongkok di wilayah Tibet.
