JAKARTA - Komite Independen Mahasiswa Indonesia (KIM-Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Diduga praktik lancung ini melibatkan penyelenggara negara.
"Mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Amirudin dan Furqanuddin dan kroni-kroninya, 24 camat," kata koordinator lapangan, Ubay saat menggelar aksi, Jumat, 21 Maret.
Ubay mengatakan desakan ini bukan tanpa sebab. Katanya, sudah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit belanja daerah Kabupaten Banggai tahun anggaran 2024.
Dalam audit itu, Ubay menerangkan, BPK menemukan adanya praktik yang diduga melawan hukum dan dilakukan secara kolektif oleh bupati, wakil bupati, serta 24 camat di Kabupaten Banggai dengan total plafon mencapai Rp123.853.529.729.
"Diketahui temuan BPK tersebut atas pelimpahan kewenangan Bupati Banggai kepada 24 Camat yang terdapat ketidaksesuain administrasi dan penyimpangan pengadaan barang yang pengelolaannya diduga merugikan keuangan negara/daerah," ungkap Ubay.
"Bupati Banggai, Amirudin telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang memerintahkan 24 Camat untuk membelanjakan dana Rp5 Milliar bersumber dari APBD yang terindikasi kuat adanya praktek rasua didalamnya," sambung dia.
Adapun pernyataan Ubay ini juga dikuatkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK perwakilan Sulteng menemukan belanja barang dan realisasi belanja sebesar Rp18,2 miliar berasal dari belanja barang di 15 kecamatan yang jadi fokus.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Menhan Katz: Israel Terus Serang Gaza Sampai Hamas Bebaskan Sandera yang Tersisa
21 Maret 2025, 17:46
"Namun, audit uji petik menemukan bahwa belanja barang senilai Rp2,18 miliar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," katanya.
Ubay minta KPK bisa mendengar desakan tersebut. Masyarakat di sana disebut ingin kasus korupsi ini segera ditangani.
"Apabila tuntutan ini tidak diindahkan maka kami akan datang dengan akumulasi masa lebih banyak dan boikot KPK," pungkasnya.
