Hasto Sebut Kasusnya Bentuk Kriminalisasi Hukum karena Sikap PDIP yang Kritisi Penguasa

JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan yang melibatkannya sebagai bentuk kriminalisasi hukum. Dasarnya, karena sikap politik PDIP yang kerap mengkritisi 'penguasa' saat itu.

Pernyataan itu sampaikan ketika membacakan nota keberatan atau eksepsi pada persidangan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

"Pertanyaannya, mengapa saya bersama tim penasehat hukum berani mengambil suatu kesimpulan bahwa kasus yang menimpa saya ini lebih banyak aspek politik yang menggunakan hukum sebagai alat pembenar yang mengarah pada terjadinya kriminalisasi hukum?" ujar Hasto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 21 Maret.

Menurutnya, sebagai sekjen bertugas menyampaikan secara lantang sikap politik partai yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dan dinamika politik nasional-internasional. Di mana, tak jarang bertentangan dengan arah penguasa.

Contohnya saat menolak kehadiran tim sepak bola Israel dalam Piala Dunia U-20 Tahun 2023. Kemudian, mengkritik soal intervensi Mahkamah Konstitusi oleh kekuasaan politik demi kepentingan elektoral melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Di luar itu, keteguhan di dalam menjaga konstitusi, demokrasi melalui Pemilu jurdil dan penolakan terhadap penggunaan sumber dana negara serta alat-alat negara dalam Pemilu 2024 yang lalu telah menimbulkan sikap tidak senang dalam diri penguasa saat itu," sebutnya

Sehingga, intimidasi terhadapnya mulai menimpanya atau sejak sejak Agustus 2023. Bahkan, semakin masif dan kuat usai Pemilu dan Pilkada serentak. Puncaknya menjelang proses pemecatan kader-kader PDIP yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan.

"Namun apa yang menjadi sikap politik partai adalah cermin kedaulatan Partai yang memiliki disiplin dan rekam jejak perjuangan yang sangat lama sejak PNI didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927," sebutnya. 

Atas sikap kritis tersebut, kata Hasto, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepadanya. Hal ini nampak dari monitoring media massa.

"Di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan," kata Hasto.