Pendemo di DPR: Aksi Dilakukan Sampai Menang, RUU TNI Dihancurkan dan Dicabut

JAKARTA - Tiga unit tenda dome didirikan beberapa orang pendemo di depan Gerbang Pancasila, pintu belakang gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Maret. Selain mendirikan tenda, pendemo juga memasang bendera merah putih dan bendera palang merah.

Menurut Vi, salah satu pendemo dari masyarakat sipil, aksi ini dilakukan karena masyarakat resah dengan adanya revisi UU TNI tersebut.

"Seharusnya pemerintah itu bercondong ya, lebih condong ke masyarakat apalagi DPR. Tapi DPR tidak pernah mendengarkan rakyat. Melalui aksi ini, kami akan berencana dan berkonsolidasi terus terkait pengesahan RUU TNI ini," kata Vi kepada wartawan di Gerbang Pancasila, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dalam aksi ini, massa yang telah mendirikan tenda sejak Kamis dini hari membawa 6 tuntutan.

"Tuntutan utama kami ada enam. Yang pertama tolak Revisi UU TNI, tolak Dwi Fungsi Militer, tarik militer dari jabatan sipil dan kembalikan TNI ke barak, reformasi institusi TNI, bubarkan komando teritorial dan usut tuntas korupsi dan bisnis militer," katanya.

Dengan revisi UU TNI ini, sambungnya, dikhawatirkan masyarakat akan dirugikan terkait adanya 'security siberitas'.

"Dengan adanya sekuriti siber itu, kami akan memiliki ruang yang terbatas terhadap kebebasan berekpresi dan berpendapat karena ruang aman kami semakin ditindas, ruang gerak kami semakin terbatas. Jadi banyak hal yang menjadi bumerang untuk media sosial," katanya.

Selain itu, Vi mengatakan, ada beberapa pasal yang dimana TNI tersebut akan langsung mengambil sikap turun ke lapangan.

"Ada beberapa pasal yang dimana TNI tersebut akan turun langsung terhadap kejadian seperti pemogokan, terus tentang konflik komunal yang mana ruang gerak kita semakin terbatas. Banyak pasal yang tidak etis, tidak transparan dan tidak layak untuk dijadikan UU," ujarnya.

Vi menyebutkan, aksi ini akan diikuti oleh ribuan massa dari berbagai elemen baik dari mahasiswa maupun masyarakat sipil.

"Massa aksi akan terus bertambah dan massa kurang lebih 500-1000 orang. Aksi ini dilakukan sampai menang, sampai RUU TNI dihancurkan dan dicabut," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 5.021 personel gabungan dikerahkan guna mengamankan aksi demo mahasiswa dan aliansi masyarakat terkait Revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 5.021 personel gabungan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Kamis, 20 Maret.

Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.