Wamendagri Buka Suara soal Biaya Retret Kepala Daerah: Bukan Belum Lunas, Tapi Kami Susun Laporan Dulu

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara soal biaya retret kepala daerah yang baru dibayarkan Rp2 miliar dari total Rp13 miliar.

Bima menegaska, tidak ada masalah terkait ketersediaan anggaran untuk membayar retret yang digelar di Akmil Magelang beberapa waktu lalu. 

"Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada," ujar Bima Arya, Senin, 10 Maret.  

Bima menyebut pihaknya hanya perlu memastikan seluruh tahapan terkait pelaksanaan retret sesuai aturan dan regulasi.

Kemendagri, kata dia, juga harus menyusun laporan terlebih dahulu sebelum melunasi biaya retreat.

"Bukan belum dilunasi, kami pastikan semua tahapan itu sesuai dengan aturan. Kita berkonsultasi juga dengan LKPP agar perencanaannya, kemudian proses tahapan-tahapannya ini semua sesuai dengan regulasi. Kami susun dulu (laporan) secara lengkap dulu," ungkap Bima. 

"Jadi tidak ada persoalan terkait dengan ketersediaan anggaran," sambung politikus PAN itu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan biaya penyelenggaraan retret kepala daerah belum dibayar lunas. Tito mengatakan, Kemendagri baru membayar Rp2 miliar dari total Rp13 miliar.

"Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri, kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp13 miliar. Saya sudah cek, baru dibayarkan Rp2 miliar," kata Tito, Jumat, 7 Maret.

Menurut Tito, Kemendagri harus melakukan pengecekan terhadap anggaran yang dikeluarkan untuk retret kepala daerah. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk retret harus wajar penggunaannya.

"Semua penggunaannya, semua bill harus wajar. Penunjukkan langsung boleh, tapi harus wajar penggunaannya, ini kita cek detail. Dan kemudian setelah itu selesai, saya undang BPKP kita buat surat resmi untuk review, untuk melihat kewajaran dan lain-lain. Nanti setelah review itu ada rekomendasi berapa yang harus dibayarkan kepada penyelenggara," kata Tito.