Proyek Ibu Kota Negara Baru Dibahas Lagi, PKS Sindir Jokowi tak Paham Skala Prioritas

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama, meminta pemerintah menunda rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) di tengah penanganan pandemi COVID-19.

Pemerintah dianggap tidak mempertimbangkan skala prioritas jika memaksakan pembangunan IKN yang dimulai dalam waktu dekat.

"Pemerintah tidak mengerti skala prioritas dalam pembangunan, karena saat ini kan semua fokus pada penanganan pandemi COVID-19," ujar Suryadi, Rabu, 21 April.

Suryadi mengungkapkan, wacana pembangunan IKN sebetulnya masih perlu kajian, terutama soal urgensi dari pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Politikus PKS itu pun menyinggung soal peningkatan utang negara akibat pandemi COVID-19. Dimana pemerintah harus menambal APBN lewat pinjaman lantaran penerimaan negara babak belur di kala pandemi.

"Justru dengan adanya beban-beban baru seperti pembangunan Istana (IKN), ini kan menjadi beban baru, bukan menjadi solusi tapi malah menjadi masalah yang harus kita tanggung," tegas Suryadi.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) oleh DPR bisa dimulai pada Mei 2021.

“DPR kan akan reses, bulan Mei (DPR) baru masuk. Mungkin setelah reses, baru surpresnya (surat presiden) masuk. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat wawancara daring, Rabu, 14 April.