Pesisir Jawa Terancam Tenggelam, Giant Sea Wall Disebut Mendesak Dibangun

JAKARTA - Pengamat ekonomi politik, Mohammad Zulfikar Dachlan menilai pemerintah perlu segera menganggarkan proyek pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall. Sebab, menurutnya, pesisir Pulau Jawa, termasuk Jakarta terus dibayangi ancaman tenggelam akibat banjir rob dan abrasi.

"Saat ini kita dengar banjir rob tak hanya di pesisir Banten dan Jakarta. Pesisir Jawa Tengah mulai sering terdengar. Khususnya Semarang, atau Indramayu juga. Nah, sudah benar program Pak Prabowo yang mencanangkan proyek GSW itu," kata Zulfikar kepada wartawan, Kamis, 13 Februari.

Zulfikari menilai, pemerintah daerah di kawasan pesisir sepakat dengan proyek Giant Sea Wall, termasuk Pemprov DKI Jakarta.

"Ingat, Jakarta menghadapi dua masalah besar. Penurunan ketinggian tanah dan banjir rob. Kalau dibiarkan, lama-lama Jakarta bisa tenggelam," ujar dia.

Terkait besarnya anggaran pembangunan Giant Sea Wall, Zulfikar memandang pemerintah bisa mencari solusinya. Salah satunya dengan dengan mengundang investor atau mencari pinjaman berbunga rendah.

"Kalau pinjaman digunakan untuk kepentingan rakyat, saya kira enggak masalah. Yang penting proses pembangunannya transparan, dan minim kebocoran," tutur Zulfikar.

Di satu sisi, pembangunan Giant Sea Wall disebut turut meningkatkan perekonomian nasional. Karena, proyek raksasa ini akan menyerap pekerja dalam negeri dalam jumlah besar.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jakarta asal Partai NasDem, Wibi Andrino mendukung gagasan pembangunan GSW dari Presiden Prabowo, maupun wacana pembangunan Giant Mangrove Wall yang digagas Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung.

Menurut Wibi, Giant Mangrove Wall bertujuan baik, yakni melindungi wilayah pesisir dari abrasi serta meningkatkan ekosistem mangrove.

Hal itu sama baiknya dengan program Giant Sea Wall yang dicanangkan Presiden Prabowo, yakni melindungi warga pesisir dari abrasi dan banjir rob, serta meningkatkan infrastruktur pesisir.

"Untuk sesuatu yang baik, tentu kita dukung. Dari perspektif kami di DPRD Jakarta, rencana ini umumnya dinilai berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan, efektivitas biaya, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," jelas Wibi.

Saat ini, ancaman abrasi di pantai utara Pulau Jawa masuk tahap mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2015, sedikitnya 400 kilometer garis pantai di Indonesia raib gara-gara abrasi.

Sehingga, total pantai sepanjang 745 kilometer, menghilang 44 persen. Termasuk yang terjadi di pesisir Tangerang, seluas 579 hektare (ha) lahan raib selama periode 1995-2015.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari membenarkan data tersebut. Di mana, laju abrasi pantai tumbuh cukup signifikan hingga 200 m hingga 500 m, dalam 10 tahun terakhir.

“Terlihat daerah-daerah yang mangrove-nya tidak terjaga, sangat riskan tergerus (abrasi) dalam luasan yang cukup signifikan,” tutur Abdul Muhari kepada wartawan.

Salah satu dampaknya terlibat dalam citra satelit Pantai Anom, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Pada 16 tahun lalu, masih terdapat daratan dan hamparan sawah di Pantai Anom. Akibat abrasi, sedikit demi sedikit daratan mulai menghilang. Pada 2014, terjadi perubahan yang luar biasa besar, jarak laut sudah sangat dekat dengan titik yang bertulisan 'Pantai Anom' yang ditangkap dari layar citra satelit.

Sementara pada 2024, posisi titik 'Pantai Anom' berada di dalam laut, dan tidak terlihat lagi hamparan dataran, seperti sebelumnya. Layar Citra Satelit terbaru yang diambil pada 24 Januari 2025, menemukan titik 'Pantai Anom' sudah berada di posisi laut, dan itu adalah posisi pagar laut yang beberapa waktu lalu heboh.