Desak Pemutusan Listrik dan Air di Gaza, Menteri Sayap Kanan Israel: Kita Harus Ultimatum Hamas

JAKARTA - Menteri sayap kanan Israel mendesak pemutusan layanan kebutuhan di Jalur Gaza, sebagai tanggapan pengumuman rencana penundaan pembebasan sandera oleh kelompok militan Palestina.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan untuk memberikan ultimatum kepada Hamas, seiring dengan rencana penundaan pembebasan sandera akhir pekan ini.

"Kita harus memberikan ultimatum kepada Hamas. Putuskan aliran listrik dan air mereka, akhiri bantuan kemanusiaan. Buka gerbang neraka," katanya dalam konferensi jelang pertemuan Kabinet Keamanan yang akan membahas tanggapan terhadap pengumuman Hamas, dikutip dari The Times of Israel 11 Februari.

"Kita perlu mengatakan kepada Hamas pada saat kita kembali berperang, setelah kita menangkap semua teroris, untuk setiap sandera yang dilukai, kita akan mencaplok lima persen wilayah Jalur Gaza pada hari itu juga," katanya.

Diketahui, kelompok militan Palestina Hamas pada Hari Senin mengumumkan akan menunda pembebasan sandera Israel yang direncanakan akhir pekan ini hingga pemberitahuan lebih lanjut, lantaran Israel melanggar gencatan senjata.

"Pembebasan tahanan, yang dijadwalkan pada Hari Sabtu mendatang, 15 Februari 2025, akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, sambil menunggu kepatuhan pendudukan dan pemenuhan kewajiban minggu-minggu sebelumnya secara retroaktif," kata juru bicara sayap militer Hamas Abu Ubaida.

Kendati demikian, Hamas mengatakan terbuka untuk memenuhi pembebasan tepat waktu, jika Israel menghentikan pelanggaran. Abu Ubaida mengatakan, pihaknya berkomitmen terhadap perjanjian gencatan senjata, selama Israel mematuhinya.

Merespons itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Hamas harus membebaskan semua sandera yang ditahan oleh kelompok militan di Gaza paling lambat Sabtu siang atau dia akan mengusulkan pembatalan gencatan senjata Israel-Hamas dan "membiarkan kekacauan terjadi."

Terpisah, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tetap bertekad untuk mendapatkan semua sandera kembali.

"Kami akan terus mengambil tindakan tegas dan kejam sampai kami mengembalikan semua sandera kami, yang masih hidup dan yang sudah meninggal," katanya, dikutip dari Reuters.

Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata dan pembebasan sandera bertahap mulai 19 Januari, setelah mediasi selama berbulan-bulan oleh Qatar, Mesir dan Amerika Serikat, setelah terlibat dalam konflik terbaru yang pecah pada 7 Oktober 2023.

Sejauh ini, 16 dari 33 sandera yang akan dibebaskan dalam fase pertama kesepakatan selama 42 hari telah pulang, sementara lima sandera Thailand dikembalikan dalam pembebasan yang tidak dijadwalkan.