Boyamin Bakal Gugat KPK Gegara Laporan Korupsi Lelang Aset Rampasan Jampidsus Mandek

JAKARTA - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berencana menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai laporan dugaan korupsi yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Andriansyah tak kunjung ditangani.

"Ya, praperadilan kan biasa nanti, kita tunggu lah," kata Boyamin kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Januari.

Boyamin yang juga jadi bagian dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) sebenarnya sudah membuat laporan sejak beberapa waktu lalu. Tapi, belum ada perkembangan yang disampaikan KPK soal laporan tersebut.

Ke depan, Boyamin berharap Pimpinan KPK periode 2024-2029 bisa menunaikan komitmennya. Jangan sampai ada tebang pilih dalam upaya memberantas korupsi.

"Mudah-mudahan itu termasuk yang direview oleh pimpinan baru. Nanti kalau perlu ya saya kirim surat lagi," ujarnya.

KSST diketahui membuat laporan terkait dugaan korupsi yang menyeret nama Febrie hingga Pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Senin, 27 Mei 2024.

Diduga ada peristiwa pidana dalam pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT GBU.

Saham ini merupakan rampasan dari kasus korupsi asuransi PT Jiwasraya yang dilelang Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung pada 18 Juni 2023 dan dimenangkan PT Indobara Putra Mandiri (IUM).

Koalisi yang terdiri organisasi masyarakat seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Indonesia Police Watch (IPW), dan praktisi hukum seperti Deolipa Yumara ini juga pernah mendesak KPK mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

“Harga limit mendapat persetujuan Jampidsus Kejagung RI, yang diduga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sedikitnya sebesar Rp9 Triliun, serta menyebabkan pemulihan asset megakorupsi Jiwasraya dalam konteks pembayaran kewajiban uang pengganti Terpidana Heru Hidayat sebesar Rp10,728 Triliun menjadi tidak tercapa," ujar Boyamin Saiman, Koordinator MAKI dalam paparannya saat itu.