Ahok Siap Bantu KPK Usut Kasus Korupsi Pengadaan LNG Pertamina

JAKARTA - Basuki Tjahja Purnama alias Ahok telah menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis, 9 Januari. Eks Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ini mengaku siap membantu pengusutan dugaan korupsi pengadaan liquified natural gas (LNG).

“Prinsipnya kita bantu lah, ya,” kata Ahok kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Ahok menjalani pemeriksaan sekitar 1,5 jam sejak tiba di kantor komisi antirasuah pada 11.15 WIB. Dia keluar sekitar pukul 12.45 WIB.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini mengaku pemeriksaannya cepat karena sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya. “Tadi lebih cepat karena menulis biodata udah enggak perlu,” tegasnya.

“Sudah ada semua, gitu loh. Tinggal mengonfirmasi saja,” sambung Ahok.

Ahok tidak memerinci soal materi pemeriksaannya. Tapi, dia mengaku dugaan rasuah terkait pengadaan LNG ini terjadi bukan ketika dirinya menjabat.

Kader PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku hanya mendapat temuan yang kemudian dilaporkannya. Adapun Ahok ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir jadi komisaris utama pada 2019.

“Kan sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah, ini ketemunya ini di Januari 2020,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK sedang mengembangkan kasus korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Senior Vice President (SPV) Gas and Power Pertamina 2013-2014, Yenni Andayani dan Hari Karyulianto yang merupakan Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya, merupakan anak buah Karen saat menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero). Selain itu, mereka mendapat kuasa dari Karen untuk menandatangani perjanjian jual beli atau sales purchase agreement (SPA) LNG Train 1 dan Train 2 dari anak usaha Cheniere Energy, Inc., Corpus Christie Liquefaction, LCC atau CCL.

Adapun Karen Agustiawan sudah divonis sembilan tahun penjara dalam kasus ini dan denda Rp500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Amar putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Sumpeno, serta beranggotakan hakim Nelson Pasaribu dan Berlin Damanik, pada Jumat, 30 Agustus.