JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan faktor nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 terbesar sepanjang sejarah, yakni Rp91,34 triliun.
Berdasarkan postur anggaran yang disepakati, terdapat sejumlah program prioritas Pemprov DKI yang akan berjalan di tahun ini. Nominal anggarannya terbilang besar.
Di antaranya penanganan banjir yang dianggarkan sebesar Rp5,6 triliun atau 7,55 persen dari nilai belanja daerah, penanganan kemacetan Rp9 trilun atau 11,98 persen dari belanja daerah.
Kemudian, penanganan sampah Rp3,1 triliun atau 4,17 persen dari belanja daerah, pengentasan kemiskinan Rp22,2 triliun atau 29,45 persen, dan penanganan pencemaran udara Rp1,4 triliun atau 1,91 persen dari belanja daerah.
"Totalnya semua di atas Rp41,5 triliun atau 50,30 persen dari belanja sebesar Rp82,6 triliun," ungkap Khoirudin kepada wartawan, Senin, 6 Januari.
Khoirudin berujar, nominal tersebut belum termasuk belanja pegawai dan komponen kegiatan lain yang akan berjalan. Nilai anggaran dari 5 program prioritas tersebut juga lebih besar dibanding tahun lalu.
"Terdapat kenaikan dibandingkan dengan APBD 2024 sebelumnya dengan total Rp37,1 triliun atau 48,86 persen," ungkap Khoirudin.
APBD DKI tahun 2025 sebesar Rp91,34 triliun ini direncanakan berasal dari pendapatan daerah yang ditargetkan Rp81,7 triliun serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,6 triliun.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkap nominal APBD tahun ini menjadi yang paling tinggi bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sehingga, Teguh meminta semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja sebaik-baiknya menjalankan program pemerintah tahun ini.
"Anggaran DKI Jakarta akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rp 91,34 Triliun. Tentu saja ini menjadi berkah bagi Jakarta dengan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat," ucap Teguh, Kamis, 2 Januari.