Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah akan mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025 secara serentak di 26 provinsi. Terdapat 190 dapur MBG yang menyiapkan makanannya.

Dapur-dapur tersebut tersebar di Provinsi Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menuturkan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu, 5 Januari.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” urai Hasan.

Pada tahap awal, 190 dapur MBG mulai beroperasi pada 6 Januari. Pemerintah menargetkan 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025 dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” tutur Hasan.

Hasan melanjutkan, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi.

"Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja," jelas dia.