BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi Setiap Hari

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat,” ujar Dadan dilansir ANTARA, Senin, 6 Januari.

Dadan juga menyampaikan, sebagaimana pesan dari Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat.

“Jadi bertahap saja, yang sudah siap dilaksanakan, yang belum siap secara bertahap dilaksanakan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah di tanah air.

"Pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

Ia juga menegaskan pihaknya akan memastikan pengadaan program Makan Bergizi Gratis itu akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Sementara Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.