Bagikan:

JAKARTA – Penetapan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku disebut bisa memanaskan situasi politik di Indonesia pada tahun 2025.

“Setelah Pilkada khususnya di Jakarta, saya mengira 2025 akan adem situasi politik kita. Ternyata malah ada kasus yang menyeret Mas Hasto. Ini yang saya rasa bikin (situasi politik 2025) akan memanas lagi,” ujar Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, Minggu 29 Desember 2024.

Terlebih, belakangan Hasto malah mengklaim memiliki beberapa video yang berisi dugaan skandal korupsi para pejabat negara. “Jadi saya lihat 2025 akan sangat panas, apalagi video tadi disebut akan banyak mengungkap nama-nama dahsyat dan besar dengan kerugian-kerugian kita enggak tahu berapa,” imbuhnya.

Agung juga menyebut anggapan politisasi dan kriminalisasi hukum terhadap Hasto Kristiyanto sebagai hal yang wajar. Sebab, anggapan itu muncul mengingat banyak kasus besar tetapi tak tertangani dengan baik oleh KPK.

“Ya sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi, karena kan memang ada kasus-kasus lain yang sedang berjalan di KPK, dan kerugian negara lebih besar di sana. Tetapi kenapa ini yang difokuskan? Ini kan menarik,” tukasnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Hasto sendiri sudah merespons penetapan sebagai tersangka itu melalui video yang dilansir kanal Youtube PDI Perjuangan.

“Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” kata Hasto.