Cak Imin: Presiden Prabowo Targetkan Hilangkan Kemiskinan Ekstrem  dalam 2 Tahun  

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0% dalam dua tahun ke depan.  

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Juli 2024, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini tercatat sebesar 0,8%.  

"Targetnya jelas, kemiskinan ekstrem harus habis dalam dua tahun ini. Presiden Prabowo memerintahkan agar dalam dua tahun ke depan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem," ujar Cak Imin kepada wartawan, Senin 16 Desember.  

Untuk merealisasikan target tersebut, Cak Imin menegaskan bahwa pihaknya akan segera memetakan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi agar dapat ditangani secara efektif dalam waktu 1,5 hingga 2 tahun ke depan.  

Dalam keterangannya, Cak Imin juga menyoroti Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. Berdasarkan data BPS, kemiskinan di provinsi tersebut mencapai 10,47%.  

"Gradasi dari miskin ekstrem ke miskin di Jawa Tengah masih cukup berat, ini perlu perhatian khusus," tegasnya.  

Tak hanya fokus pada kemiskinan ekstrem, Cak Imin juga menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional dari 9,3% menjadi 5% dalam lima tahun mendatang.  

"Hingga 2029, targetnya angka kemiskinan nasional turun dari 9,3% menjadi hanya 5%. Meski tidak mudah untuk benar-benar tuntas, kita optimistis target ini bisa dicapai," jelas Cak Imin.  

Namun, Cak Imin mengakui bahwa upaya pengentasan kemiskinan, baik ekstrem maupun nasional, bukanlah tugas yang mudah dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah eksekutif, legislatif, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian target tersebut.  

"Ini memang pekerjaan berat, tetapi kita akan bekerja sekeras mungkin. PKB juga akan turut mendukung percepatan pembangunan melalui kerja sama dengan eksekutif dan legislatif," pungkasnya.