JAKARTA - Duta Besar Israel untuk PBB menegaskan masa depan Jalur Gaza, Palestina harus tanpa UNRWA (Badan Bantuan PBB untuk Palestina), saat negara itu menentang dua resolusi yang dibahas dalam pertemuan Majelis Umum PBB (UNGA) di Markas PBB New York, Amerika Serikat pada Hari Rabu waktu setempat.
UNGA berhasil mengadopsi dua resolusi dengan suara mayoritas, pertama meminta Israel mencabut larangan terhadap operasional UNRWA (159 mendukung, 11 abstain dan 9 menolak), kedua mendesak gencatan senjata segera di Gaza dan akses penuh bantuan kemanusiaan di wilayah kantong Palestina itu (158, 13, 9). Israel dan Amerika Serikat menentang kedua resolusi itu bersama sejumlah negara.
Duta Besar Israel mengatakan, pemungutan suara untuk rancangan ini akan mengirimkan pesan bahwa nyawa orang Israel tidak layak mendapat perhatian Majelis, dikutip dari situs UN News 12 Desember.
Dijelaskannya, Israel selama beberapa tahun terakhir telah memberi tahu PBB tentang UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, mengenai tindakan yang melibatkan karyawan badan tersebut.
"UNRWA telah disusupi oleh Hamas, tetapi Majelis menghargai kegiatan tersebut dan ingin menuntut gencatan senjata dan mengabaikan para sandera," kata Dubes Israel.
"Masa depan Gaza harus tanpa UNRWA," tegasnya.
Pekan lalu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menuduh PBB "terobsesi menjelek-jelekkan Israel,", dikutip dari Reuters.
Israel diketahui mengatakan staf UNRWA ikut serta dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang memicu perang di Gaza. Belangan, PBB mengatakan sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dan telah dipecat.
"Dengan memberikan suara untuk resolusi ini, Anda tidak memberikan suara untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi untuk melindungi organisasi yang telah menjadi surga bagi teror," kata Dubes Danon kepada majelis pada Hari Rabu sebelum pemungutan suara.
Diketahui, resolusi Majelis Umum tidak mengikat tetapi memiliki bobot politik, yang mencerminkan pandangan global tentang perang tersebut.
"Pesan yang kami kirim ke dunia melalui resolusi-resolusi ini penting. Dan kedua resolusi ini memiliki masalah yang signifikan," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada majelis.
BACA JUGA:
"Yang satu memberi penghargaan kepada Hamas dan mengecilkan perlunya pembebasan para sandera, dan yang lain merendahkan Israel tanpa memberikan jalan ke depan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina," jelasnya.
UNRWA didirikan oleh Majelis Umum pada tahun 1949 setelah perang yang terjadi di sekitar berdirinya Israel.
PBB sendiri telah berulang kali mengatakan tidak ada alternatif bagi UNRWA, yang menyediakan bantuan, kesehatan, dan pendidikan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Suriah, Lebanon dan Yordania.