Diplomat AS Peringatkan Israel: Tidak Ada Pemindahan Paksa dan Kelaparan di Gaza

JAKARTA - Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa Bangsa memperingatkan Israel, tidak boleh ada pemindahan paksa dan kelaparan di Jalur Gaza, Palestina dalam pertemuan Dewan Keamanan Hari Selasa.

Duta Besar Linda Thomas-Greenfield menekankan, kebijakan pemindahan paksa dan kelaparan di Gaza akan memiliki implikasi serius menurut hukum Amerika Serikat dan internasional.

Pernyataan itu disampaikan Dubes Thomas-Greenfield beberapa jam setelah Washington mengatakan, sekutunya, Israel, telah melakukan cukup banyak hal untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza guna menghindari potensi pembatasan bantuan militer AS.

"Tetap saja, Israel harus memastikan tindakannya dilaksanakan sepenuhnya - dan perbaikannya berkelanjutan dari waktu ke waktu," kata Thomas-Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB, melansir Reuters 13 November.

Israel juga sangat penting untuk menghentikan penerapan undang-undang yang melarang operasi badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA, tambahnya.

Parlemen Israel telah menyetujui undang-undang yang melarang operasi UNRWA di wilayah mereka, sementara Pemerintahaan PM Netanyahu telah menyurati PBB secara resmi terkait keputusan Israel tak lagi jadi bagian dari perjanjian kerja sama denan UNRWA tahun 1967

Dewan tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas laporan dari para ahli kelaparan global yang menyatakan, ada "kemungkinan besar kelaparan akan segera terjadi di beberapa wilayah" di Gaza utara, saat Israel melakukan serangan militer terhadap kelompok militan Palestina Hamas di wilayah tersebut.

"Sebagian besar wilayah Gaza kini menjadi tanah kosong yang dipenuhi puing-puing," kata penjabat kepala bantuan PBB Joyce Msuya kepada dewan.

"Saat saya memberi pengarahan, otoritas Israel memblokir bantuan kemanusiaan untuk memasuki Gaza Utara, tempat pertempuran terus berlanjut, dan sekitar 75.000 orang masih hidup dengan persediaan air dan makanan yang semakin menipis," katanya.

Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menolak peringatan kelaparan dari para ahli kelaparan global sebagai "salah kaprah", menguraikan upaya Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

"Saya mendesak Anda semua untuk mempertimbangkan fakta-fakta. Perhatikan dengan saksama tindakan Israel di lapangan. Pertimbangkan risiko yang diambil tentara kita untuk menegakkan komitmen kemanusiaan ini, yang sering kali terjadi saat menghadapi ancaman aktif," kata Dubes Danon.

Sedangkan Duta Besar Slovenia untuk PBB Samuel Zbogar mengatakan, Dewan Keamanan perlu mengambil tindakan.

"Lebih dari setahun setelah perang, kami tidak dapat menerima jaminan yang menyiratkan segala sesuatu yang mungkin dilakukan untuk melindungi penduduk sipil di Gaza. Ini sama sekali tidak benar," ujarnya.

Diketahui, Dewan Keamanan PBB saat ini sedang membahas rancangan resolusi yang "menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen yang harus dihormati oleh semua pihak" di Gaza.

Resolusi itu juga "menuntut fasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam skala besar ke dan di seluruh Jalur Gaza dan pengirimannya kepada semua warga sipil Palestina yang membutuhkannya."

Naskah tersebut disusun oleh 10 anggota dewan terpilih, yang mulai bernegosiasi dengan lima anggota tetap pemegang hak veto - Rusia, Tiongkok, AS, Inggris, dan Prancis - pada awal November.

Rusia dan Tiongkok pada Hari Selasa mendukung rancangan teks tersebut dan menyerukan agar segera dilakukan pemungutan suara.

Suatu rancangan resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara mendukung dan tidak ada veto dari anggota tetap untuk disahkan menjadi resolusi.