Jelang Libur Akhir Tahun, Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Keamanan di Lokasi Wisata

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah untuk meningkatkan keamanan di lokasi wisata jelang liburan akhir tahun, seiring cuaca ekstrem yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.  

Menurutnya, pemerintah dan instansi terkait lainnya harus melakukan antisipasi di titik-titik tempat wisata pada saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. 

"Peringatan dari BMKG harus menjadi panggilan bagi Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk meningkatkan langkah antisipasi. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama soal bencana di lokasi wisata,” ujar Puan Maharani, Rabu, 11 Desember. 

Baru-baru ini, sebagian wilayah Indonesia diterpa bencana, seperti banjir bandang di Sukabumi. Terbaru, insiden pohon jatuh di Monkey Forest, Ubud, Bali, pada Selasa, 10 Desember, kemarin membuat dua wisatawan asing meninggal dunia. Pohon tumbang di tempat wisata itu juga menyebabkan satu wisatawan lainnya mengalami luka-luka.

Dalam video yang viral di media sosial, tampak sejumlah wisatawan panik berlarian menghindari pohon tumbang. Tragedi itu diawali dengan munculnya angin menyerupai puting beliung berskala kecil. 

Atas insiden itu, Puan menyampaikan keprihatinannya. Dia berharap, setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan mitigasi untuk mengantisipasi pohon tumbang dalam cuaca ekstrem seperti sekarang ini.

"Kami meminta pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam memitigasi bencana. Sebentar lagi akan memasuki libur akhir tahun, biasanya mobilitas masyarakat akan tinggi,” tegas Puan.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia dipicu beberapa fenomena atmosfer yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bencana banjir, tanah longsor hingga pergerakan tanah terjadi di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Sukabumi pekan lalu.

Puan menekankan peringatan dari BMKG harus disikapi dengan kesiapan dari Pemerintah dan stakeholder terkait. Dia meminta Pemda untuk memastikan titik-titik keramaian yang sering dituju masyarakat dalam keadaan aman dan kondusif.

"Apalagi bagi lokasi wisata yang memiliki wahana berisiko. Pemerintah perlu bekerja sama dengan manajemen untuk proses pemeliharaan terpadu," kata Puan.

Menurut Puan, perlu ada koordinasi lintas lembaga seperti BMKG, BPBD, Basarnas, TNI/Polri dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan masyarakat selama momen liburan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan mitigasi berjalan efektif.

“Kita harus belajar dari masa lalu. Pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak banjir, termasuk kesiapan infrastruktur dan penanganan darurat. Terkait izin tempat wisata juga perlu diperhatikan, lakukan secara detail,” jelas Puan.

Di sisi lain, Puan meminta BMKG untuk melakukan upaya preventif dalam penanganan cuaca ekstrem, baik peringatan maupun modifikasi cuaca yang telah dilakukan untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi. Seperti banjir yang sering melanda wilayah Indonesia akibat intensitas hujan yang tinggi.

"BMKG perlu melakukan peringatan lebih optimal dan modifikasi cuaca yang telah dilakukan bisa lebih dimaksimalkan," pungkasnya.