Ada Bibit Siklon Tropis 94W, BNPB Beri Warning 30 Gubernur

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan kepada 30 gubernur untuk mewaspadai potensi bibit siklon tropis 94W saat ini, yang dimungkinkan memicu terjadinya bencana.

Pesan peringatan dini dan kesiapsiagaan ke-30 pemerintah provinsi di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta.

Kemudian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

"BNPB berharap pemerintah provinsi untuk menginstruksikan beberapa upaya, pertama, meningkatkan koordinasi dengan BMKG di wilayah terkait dengan perkembangan potensi bibit siklon tropis," kata Kapusdstinkom Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam keterangannya, Selasa, 13 April.

Hal ini berlandaskan pada deteksi adanya potensi bibit siklon tropis 94W di Samudera Pasifik dari timur laut Papua oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Bibit ini berpotensi menguat menjadi siklon tropis dalam seminggu ke depan. 

Kemungkinan, akan terjadi peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang dan tinggi gelombang yang akan terjadi pada tanggal 13 hingga 19 April 2021. 

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, informasi peringatan dini BMKG dapat digunakan untuk mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana. 

"Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang maupun jalan licin," jelas Lilik.

Kemudian, Lilik meminta koordinasi antar dinas terkait dan aparatur untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masng. Upaya ini bertujuan untuk mencegah dampak yang mungkin timbul. 

Koordinasi menyasar pada komunikasi risiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon tumbang atau tepi pantai, khususnya warga yang bermukim di wilayah risiko tinggi. 

Di samping itu, koordinasi bertujuan untuk menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik, peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. 

Lilik juga meminta pemerintah daerah untuk selalu siap siaga untuk mengevakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi, seperti lembah sungai, barah lereng rawan maupun tepi pantai.

“Mengaktifkan tim siaga bencana untuk memantau lingkungan sekitar akan gejala awal terjadinya banjir bandang, longsor, angin kencang atau pun gelombang tinggi,” tambah Lilik.