Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco menyatakan pemenang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 bakal memiliki legitimasi yang rendah. Penyebabnya, partisipasi masyarakat sebagai pemilih hanya sebagian kecil dari total warga Jakarta.

"Jadi legitimasi calon gubernur atau gubernur terpilih hanya kurang lebih seperempat dari DPT yang memilih, sehingga menurut kami kalau ini terjadi maka legitimasinya sangat lemah," ujar Baco kepada wartawan, Senin, 2 Desember.

Pernyataan itu didasari dari data internal dan lembaga survei yang salah satunya survei Charta Politika. Disebutkan bila pilkada Jakarta hanya diikuti oleh 58 persen daftar pemilih tetap. Artinya ada 42 persen pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput.

KPU juga telah mengamini menurunnya jumlah partisipasi pemilih pada pilkada Jakarta lebih rendah dibandingkan saat pemilihan presiden (pilpres) 2024

"Berdasarkan data sementara, dari 7 juta atau 8 juta atau mungkin 9 juta jiwa, terdapat DPT dari Jakarta itu kurang lebih sekitar 8 juta yang milih hanya setengahnya, yang milih hanya setengahnya. Dan pemenangnya kalau harus 50 persen plus 1 berarti seperempatnya," beber Baco.

Salah satu penyebab menurunnya jumlah pemilih, kata Baco, tak profesionalnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mendistribusikan surat C6. Sehingga, banyak masyarakat yang tak bisa menggunakan hak pilihnya.

"Ini artinya apa? tidak becusnya para penyelenggara pilkada, tidak profesionalnya para penyelenggara pilkada khususnya PPS dan KPPS," sebutnya.

Karenanya, Baco menyebut bakal melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Pelaporan itu atas dugaan ketidakprofesionalan.

"Kami akan melaporkan ke DKPP mengenai tidak profesionalitasnya KPU dalam menjalankan tupoksinya dalam Pilkada," kata Baco.