Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Rendah, Wamendagri: Masyarakat Jenuh

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti dugaan rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024. Meski masih menunggu data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), ia mengakui adanya indikasi penurunan partisipasi yang diduga disebabkan oleh kejenuhan masyarakat terhadap rangkaian proses pemilu yang berdekatan.  

"Data resmi dari KPU masih kami tunggu. Namun, di beberapa daerah terlihat ada penurunan angka partisipasi. Hal ini menunjukkan tren yang perlu kita perhatikan, terutama apakah Pilkada 2024 lebih rendah dibandingkan Pilpres atau tidak," ujar Bima Arya, Senin 2 Desember.  

Menurut Bima, salah satu penyebab rendahnya antusiasme pemilih adalah waktu penyelenggaraan yang terlalu berdekatan antara pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres), dan Pilkada. Faktor ini diduga memicu kejenuhan di kalangan masyarakat.  

"Mungkin masyarakat merasa lelah dengan rangkaian pileg, pilpres, dan pilkada yang terlalu dekat. Faktor lainnya bisa jadi karena kandidat yang dianggap kurang mewakili aspirasi masyarakat setempat, terutama jika calon kepala daerah bukan berasal dari daerah tersebut," jelasnya.  

Untuk mengatasi masalah ini, Bima Arya menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu, termasuk kemungkinan merevisi jadwal Pilpres dan Pilkada agar tidak terlalu berdekatan.  

"Kemendagri akan menampung berbagai usulan, termasuk memisahkan jadwal Pilkada dari pileg atau bahkan membedakan jadwal pemilu nasional dan pemilu lokal. Semua ini akan menjadi bahan kajian untuk perbaikan sistem pemilu ke depan," tegasnya.  

Ia juga menambahkan bahwa fenomena ini dapat dijadikan pelajaran penting dalam merancang sistem pemilu yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, demi meningkatkan partisipasi politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.