HRW Kecam AS Lemahkan ICC Buntut Surat Penangkapan Netanyahu

JAKARTA - Human Rights Watch (HRW) mendorong negara-negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menentang upaya Israel dan AS untuk melemahkan pengadilan tertinggi di dunia tersebut menyusul diterbitkannya surat perintah penangkapan terhadap para petinggi Israel.

HRW merilis laporan setebal 24 halaman yang menguraikan rekomendasi kepada negara anggota ICC untuk memastikan ICC menerima dukungan politik, sumber daya, dan kerja sama yang dibutuhkannya untuk melaksanakan mandatnya.

"Pengadilan internasional tertinggi di dunia tersebut telah menghadapi "tekanan ekstrem" sejak mengeluarkan surat perintah pada 21 November," demikian laporan HRW, dikutip Arab News, Senin 2 November. 

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan seorang komandan Hamas, Mohammed Deif.

Anggota parlemen AS kemudian mengancam negara anggota ICC dengan mengeluarkan sanksi usai surat perintah penangkapan dikeluarkan.

"Mengirim pesan penting bahwa tidak seorang pun kebal hukum. Negara-negara anggota ICC harus membuat komitmen selama pertemuan tahunan mereka (pada 2-7 Desember) untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa pekerjaan penting ICC untuk keadilan dapat terus berlanjut tanpa hambatan," ujar Direktur Keadilan Internasional HRW, Liz Evenson, terkait surat perintah penangkapan dari ICC.

HRW memperingatkan sanksi AS terhadap ICC untuk melemahkan ICC bakal memiliki konsekuensi yang luas bagi keadilan global.

HRW menuturkan, ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi LSM, konsultan, dan pengacara dapat timbul sebagai akibat dari upaya pelemahan tersebut.

"Alat yang digunakan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius, bukan terhadap mereka yang memperjuangkan keadilan,” kata HRW.

Setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, banyak negara anggota ICC menyuarakan dukungan terhadap keputusan tersebut. Namun, sejumlah negara anggota ICC menghindari membuat komitmen eksplisit untuk menegakkannya.