JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) berencana melaporkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dia diduga menyampaikan pernyataan yang bermuatan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ketika mengampanyekan pasangan nomor urut 1 di Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan pelaporan dilakukan setelah kajian dilakukan.
Mereka akan melihat, apakah pernyataan Maruarar masuk dalam delik pidana umum seperti Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang pernah dilaporkan karena hal serupa pada Pilkada 2017.
"Kami sedang melakukan kajian dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statement saudara Ara yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemnet yang ada (pada, red) 2017, ketika Pak Ahok waktu itu saat berkampanye," kata Ronny dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 2 Desember.
Selain itu, PDIP juga akan melaporkan pernyataan bekas kadernya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, Maruarar menyampaikannya dalam momen pemilu atau ketika kampanye.
"Karena ini dalam suasana pemilu kami menghormati. Maka kami melaporkan dulu ke Bawaslu," tegasnya.
"Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa saja kami juga laporkan kepada kepolisian. Segera,' sambung pengacara tersebut.
Adapun Maruarar ketika mengampanyekan pasangan Ridwan Kamil-Suswono menyebut suara calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno dari kalangan non-muslim bakal terkikis. "Karena didukung oleh Anies Baswedan," tegas Maruarar dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Politikus ini menyakini masyarakat non-muslim yang ogah memilih Pramono-Rano Karno akan mengalihkan suaranya ke pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Keyakinan tersebut muncul karena efek dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA:
"Itu prediksi saya, karena konsolidasi terjadi. Makanya suara Pram makin lama makin turun karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi," ujarnya di Cafe Parley, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 November.